<![CDATA[Kewajiban untuk mematuhi peraturan dibidang pertambangan merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap perusahaan pertambangan. Setiap perusahan yang telah mengantongi Izin Pertambangan harus membuat suatu perencanaan mengenai dampak lingkungan terkait dengan reklamasi dan pascatambang. Akan tetapi realisasi dan fakta yang terjadi di lapangan, banyak perusahaan pertambangan yang tidak melakukan reklamasi pasca tambang atau melakukan reklamasi tidak sebagaimana mestinya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014, terdapat beberapa sanksi yang tercantum didalamnya yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana. Akan tetapi penerapan sanksi tersebut menimbulkan ambiguitas, perbedaan pandangan yang melahirkan pertentangan mengenai tanggung jawab pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang dilakukan perusahaan pertambangan. Ketentuan norma hukum sanksi pidana dinilai sebagai sarana terakhir (ultimum remedium) dalam menegakkan kewajiban hukum perusahaan pertambangan dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang.Kata Kunci : Ambiguitas, Penerapan Sanksi, Reklamasi, Pascatambang]]>
Copyrights © 2021
