Jurnal Fatwa Hukum
Vol 4, No 4 (2021): E-Jurnal Fatwa Hukum

PELAKSANAANPASAL 3 PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PEKERJAAN PADA KETINGGIAN (STUDI PEKERJA KONSTRUKSI BANGUNAN DI KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA)

NIM. A1012161187, NILLA MULYANIS (Unknown)



Article Info

Publish Date
23 Dec 2021

Abstract

Terbatasnya lahan untuk mengembangkan bangunan di Kota Pontianak, menjadikan alasan bagi pemilik bangunan untuk meningkatkan bangunan dengan secara vertikal (ketinggian),  seperti yang terjadi dsepanjang jalan Parit Haji Husin II  Jalan Padat Karya dan Jalan Sepakat 2, banyak bangunan yang sedang dikerjakan oleh para pemilik bangunan  dalam hal ini Pengusaha/pengurus  yang memperkejakan  tenaga kerja  belum menggunakan alat pelindung diri sehingga  hal tersebut akan memberikan resiko keselamatan tenaga kerja yang bekerja sebagai buruh konstruksi  terhadap ketinggian bangunan dimana pekerjanya belum menggunakan alat pelindung diri (APD),  karena  alat yang digunakan masih secara konvensional, penelitian skripsi ini dengan judul  Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan menteri Ketenagakerjaan Nomor. 9 Tahun 2016, tentang Keselamatan Dan Kesehatan Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian terhadap Bangunan diatas Dua Lantai (Studi Pekerjaan Bangunan  Di Kecamatan Pontianak Tenggara.Bahwa dari hasil penelitian menggambarkan bahwa penggunaan alat pelindung diri 9Apd) terhadap para pekerja di konstruksi bangunan  masih sangat sederhana tanpa menggunakan alat seperti diatur dalam Permenaker, karena  beberapa paktor diantaranya adalah masih rendahnya tingkat pengetahuan untyuk menggunakan alat keselamatan  pekerjaan pada ketinggian dan kurannya pengawasan yang dilakukan oleh aparat terkait.  Kata kunci, tenaha kerja, Keselamatan, dan Kecelakaan kerja

Copyrights © 2021






Journal Info

Abbrev

jfh

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum ...