<![CDATA[    Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama islam pada bulan ramadhan dengan tujuan mensucikan jiwa dan menolong orang yang tidak mampu agar dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya idul fitri. Oleh karena itu dalam penyalurannya harus tepat sasaran kepada mustahiq agar tujuan dan cita-cita dari zakat fitrah dapat terpenuhi. Dalam praktek zakat fitrah oleh Unit Pengumpul Zakat di Desa Jelu Air belum sesuai dengan pengelolaan yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Penyalurannya dilakukan secara tidak merata dan salah sasaran serta tidak mempertimbangkan apakah orang tersebut memenuhi syarat sebagai penerima zakat Sesuai Dengan Hukum Islam.      Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah Pelaksanaan Zakat Fitrah Oleh Unit Pengumpul Zakatdi Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan Sesuai Dengan Hukum Islamâ€Â      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris yaitu dengan menggambarkan keadaan atau fakta yang terkumpul pada saat penelitian diadakan dan kemudian dianalisis. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan bagaimana adanya pada saat penelitian dan kemudian dianalisis sehingga dapat kesimpulan akhir      Faktor penyebab pelaksanaan penyaluran zakat fitrah di Desa Jelu Air Kecamatan jawai selatan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam adalah fakir dan miskin atau penerima zakat fitrah belum sepenuhnya terdaftar sebagai mustahiq sehingga fakir miskin yang belum terdata tidak mendapatkan haknya serta penyaluran yang salah sasaran kepada orang-orang yang tergolong mampu.      Upaya yang dilakukan KUA terhadap UPZ yang menyalurkan zakat fitrah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam adalah dengan sosialisasi, himbauan dan pendekatan kepada UPZ Desa agar dalam pelaksanaan penyaluran zakat fitrah harus mendata dengan teliti para mustahiq agar harta zakat fitrah dapat dibagikan kepada orang-orang yang benar-benar memenuhi syarat.      Akibat hukum penyaluran zakat fitrah oleh UPZ yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam berlaku ketentuan pasal 56 Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpul yaitu sanksi ringan berupa teguran, sanksi sedang berupa peringatan tertulis dan sanksi berat berupa penghentian sementara dari kepengurusan sedangkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.       Kata kunci : Zakat Fitrah, Mustahiq, Muzakki, UPZ]]>
Copyrights © 2020
