<![CDATA[Pembangunan partisipatif di Indonesia untuk mengatasi masalah-masalah kota terutama terkait dengan penanganan permukiman kumuh dan pengentasan kemiskinan semakin digalakkan terutama sejak era desentralisasi dimulai. Desentralisasi sejatinya menawarkan komitmen pemerintah pusat dalam mendelegasikan tanggung jawab pada pemerintah daerah untuk memantik kerjasama multi sektor dan partisipasi masyarakat. Sayangnya, banyak program pemerintah yang melibatkan partisipasi masyarakat di masa awal desentralisasi menemui jalan buntu terutama terkait keberlanjutannya. Kampung Improvement Program (KIP) pada era 1970-1980 menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dikaji kembali dengan memberikan perbandingan pada inisiasi pembangunan lingkungan berbasis masyarakat terkini seperti yang dilakukan Arkom (Arsitektur Komunitas) Yogya dan Paguyuban Kalijawi di Yogyakarta. Paper ini tidak akan mengulangi pembahasan pembangunan partisipatif terkait dengan tingkat kepentingannya, bentuk dan tantangan mengapa hal ini perlu dipertahankan. Namun, memberikan fokus terkait bagaimana menemu-kenali dan menggalakkan inisiasi-inisiasi perbaikan lingkungan berbasis masyarakat pada konteks negara demokratis dan meiliki aspek sosial-budaya yang kental seperti Indonesia. Penelitian pada paper ini merupakan penelitian kualitatif dengan deskripsi analisis melalui pengumpulan data berbasis literatur dan observasi lapangan untuk memberikan gambaran pokok permasalahan yang ada. Hasil komparasi kedua proyek diatas menunjukkan bagaimana peran jaringan lintas komunitas mampu memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan pembangunan partisipatif berkelanjutan di Indonesia.]]>
Copyrights © 2020
