IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Rezky Setyawan, 2. Kusworo, 3. Ella Wargadinata (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2, 3) Institut Pemerintahan Dalam Negeri)

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Vol 12 No 1 (2020): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di indonesia ditandai dengan terwujudnya pelayanan publik kepada masyarakat yang berkualitas. Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan dalam rangkam mencapai tujuan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pelayanan perizinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, faktor-faktor yang memengaruhi proses implementasi kebijakan pelayanan perizinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dan upaya yang dilakukan dalam peningkatan implementasi kebijakan pelayanan perizinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara Reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan belum optimal disebabkan oleh kelemahan dalam dimensi produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi belum konsistennya para implementor terhadap isi kebijakan, kurangnya motivasi pegawai yang disebabkan tidak adanya insentif, belum optimalnya kerja sama antarpelaksana, dan kurang tersedianya sumber daya yang diakibatkan minimnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada dinas PMPTSP dalam melaksanakan program pelayanan perizinan. Upaya yang dilakukan penambahan anggaran untuk menunjang program pelayanan perizinan, mengembangkan kualitas sumber daya manusianya melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknik, dan mengembangkan sistem online yang juga menjadi prioritas Dinas PMPTSP.