Problematika Status Kepemilikan Obyek Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia

Ani Yunita (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Vol. 1 No. 1 (2017): Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)

ABSTRACTOne of Islamic Bank products is based on trade principle and it commonly used in Islamic Bank is murabahah financing.Ownership status for murabahah financing object on Islamic Bank as seller raises legal issues because Islamic Bank as seller is not yet pure become owner of murabahah financing contract so the position Islamic Bank as seller and customer as buyer still discredited . In this murabahah financing contract, ba’i give authority buy goods to musytari usess musytari names directly so Islamic Bank only as financer isn’t as seller/goods owner. That’s inline to Al-Hadits, Fatwa Council of Sharia National Number 04/DSN-MUI/IV/2000 on Murabahah and also Law Number 21 of 2008 on Islamic Banking and Article 116 point 2 Supreme Court Regulation Number 02 of 2008 on Compilation of Islamic Economic Law. ABSTRAKSalah satu produk bank syariah yang berdasarkan prinsip jual beli dan banyak dimanfaatkan di bank syariah ialah murabahah. Status kepemilikan obyek akad pembiayaan murabahah pada bank syariah selaku ba’i menimbulkan persoalan hukum dikarenakan bank syariah selaku ba’i belum secara murni menjadi pemilik obyek akad pembiayaan murabahah sehingga kedudukan bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli masih diragukan keabsahannya. Dalam akad pembiayaan murabahah ini,  ba’i memberikan kuasa untuk pembelian barang kepada musytari dengan mengatasnamakan musytari sendiri sehingga bank syariah hanya sebagai pemberi modal saja bukan sebagai penjual/pemilik barang. Hal ini bertentangan dengan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, Hadits, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Pasal 116 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.