Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Underlying Investment oleh Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Nianda Dinilah Arifah (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia)
Elisatris Gultom (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia)
Nyulistiowati Suryanti (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia)

Jurnal Sains Sosio Humaniora
Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021

Manusia sebagai makhluk sosial maupun sebagai makhluk individu akan selalu berusaha untuk memenuhi berbagai kebutuhan di dalam hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu dihadapkan pada kemungkinan terjadinya peristiwa-peristiwa atau suatu hal yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekenomi yang mengakibatkan kerugian. Kemungkinan menderita kerugian yang dialami oleh manusia itu disebut risiko. Munculnya Asuransi sebagai sarana untuk membagi dan mengalihkan risiko merupakan perwujudan dari konsep negara kesehjateraan yang dianut oleh Indonesia. Hal tersebut dikarenakan lembaga asuransi menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi dan dana tersebut digunakan sebagai investasi untuk mendukung melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Namun, pada praktiknya, sering kali asuransi mengalami tidak melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan oleh nasabahnya yang disebut gagal bayar.