<![CDATA[Abstrak Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 29 dikatakan bahwa setiap warga negara dilindungi haknya dalam melaksanakan aktivitas agamanya. Hal ini di lindungi juga dalam Konvenan Hak Sipil dan Politik pasal 18 yang kemudian di ratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang no 12 tahun 2005. Dengan kuatnya pengakuan yang diberikan oleh pemerintah, maka penulis berasumsi bahwa setiap warga negara di Indonesia telah dapat memenuhi kebutuhan spiritualnya. Penelitian ini melihat bagaimana masyarakat Kristen di Tapak Tuan, Aceh memenuhi kebutuhan spiritual mereka, terutama dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah minggu. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode etnoghrafi, sedangkan tekhnik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara mendalam, observasi lapangan dan analisis dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) masyarakat Kristen di Tapak Tuan tidak mempunyai tempat ibadah permanen (2) Komunitas Kristen di Tapak Tuan melakukan ibadah di kompi militer, tergantung jika ada militer yang mau rumahnya dipakai untuk beribadah (3) Masyarakat meminta pemerintah menyediakan ruang (bukan gereja) untuk beribadah, tapi karena sulitnya perizinan mereka belum memiliki ruang permanen sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan spiritual mereka. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah mempertimbangkan untuk memberikan satu ruang khusus (bukan gereja) kepada masyarakat sehingga apa yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dinikmati oleh semua pemeluk agama. Selain itu, komunitas Kristen di Tapak Tuan bisa mempraktekkan Discovery Bibble Studies sebagai alternative pengganti ritual peribadatan selain gereja. Kata Kunci: Agama, DUHAM, Persekutuan Do’a, Penbimas, Pelayanan]]>
Copyrights © 2020
