<![CDATA[Salah satu tujuan dasar dari pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu pengembalian kerugian keuangaan negara. Sudah banyak ketentuan-ketentuan dalam menangani tindak pidana korupsi itu sendiri, tapi pada kenyataannya belum berhasil secara optimal mengembalikan kerugian keuangaan negara. Tidak jarang yang melakukan tindak pidana korupsi itu hanya perorangan tetapi korporasi juga melakukan tindak pidana korupsi dengan berbagai modus operandi. Tulisan ini bermaksud untuk membahas tentang pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan korporasi melalui konsep penerapan Deffered Prosecution Agreement (DPA). Tulisan ini membahas Eksistensi sistem pemidanaann terhadap korporasi pelaku korupsi di Indonesia. Tulisan ini juga membahas tentang penerapan konsep Deffered Prosecution Agreement dalam upaya pemberantasan korupsi oleh korporasi di Indonesia. Metode yang digunakan mendapatkan data yang diperlukan adalah metode penelitian kualitatif yang mengambil sikap kritis normatif dari wawasan atau keberadaan manusia dalam masyarakat serta mengkritik terhadap praktik hukum maupun dogmatik hukum. Penulisan ini menggunakan studi dokumen khususnya meneliti peraturan perundang-undangan serta buku dan jurnal yang relevan]]>
Copyrights © 2021
