Urgency Pengelolaan Potensi Bahari Berdasarkan Undang- Undang Nomer 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Muhamad Ikbal (Program Studi Ilmu Hukum STIH Dharma Andigha)
Arif Yumanrdi (Program Studi Ilmu Hukum STIH Dharma Andigha)
Tito Wahyono (Program Studi Ilmu Hukum STIH Dharma Andigha)
Rosidin Rosidin (Program Studi Ilmu Hukum STIH Dharma Andigha)
Dhian Tyas Untari (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)

Jurnal Kajian Ilmiah
Vol. 21 No. 4 (2021): Edisi Khusus: Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Desember 2021)

Potensi bahari yang dimiliki Indonesia sangat besar dan dalam pemanfaatnya harus semaksimal mungkin dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945. Kajian ini merupakan sebuah konseptual yang bertujuan untuk mendeskripsikan urgency pengelolaan potensi bahari berdasarkan UU No 27 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Sumber data sekunder menjadi bahan dalam kajian. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi penelitian pendahuluan bagi peneliti selanjutnya dalam usaha optimalisasi potensi bahari yang ada di Indonesia. Kedaulatan bahari tiidak dapat dicapai hanya dengan usaha satu datu dua pihak saja, tetapi perlu koordinasi antara semua stakeholder.