<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam bingkai kebijakan kehutanan dengan fokus program Hutan Kemasyarakatan di Nusa Tenggara Barat. Metode dalam penelitian ini menggunakan kajian literatur. Sumber data menggunakan sumber data sekunder berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, artikel dan buku yang memuat partisipasi LSM dalam program kehutanan. LSM dalam pelaksanaan program HKm untuk mewujudkan demokratisasi sangat strategis. Hal ini karena LSM sebagai representasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat kawasan hutan. Pada siklus kebijakan, LSM Kehutanan di wilayah NTB bersinergi dengan semua stakeholder yang terlibat dalam program Hutan Kemasyarakatan, mulai dari formulasi hingga evaluasi. Keterlibatan LSM di tengah masyarakat kawasan HKm termanfestasikan dengan pendampingan dan pengembangan usaha masyarakat dalam pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Upaya monitoring dan evaluasi sebagai dasar advokasi kebijakan pemerintah agar sesuai konteks masyarakat merupakan bentuk partisipasi LSM dalam kebijakan kehutanan. Kendati demikian, selaku organisasi independen, LSM bergantung pada ketersediaan sumber dana dalam menjalankan program pemberdayaan.]]>
Copyrights © 2021
