<![CDATA[Pembatasan penguasaan tanah bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia dibatasi oleh Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA berupa hak pakai dan hak sewa bangunan dengan jangka waktu tertentu mengakibatkan orang asing mencari celah untuk mendapatkan hak milik meskipun secara melawan hukum dengan membuat perjanjian nominee. Pada dasarnya kepemilikan tanah oleh WNA dengan status hak milik bertentangan dengan asas nasionalitas yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum perjanjian nominee sebagai kepemilikan hak atas tanah bagi WNA di Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembuatan perjanjian nominee dalam upaya kepemilikan hak milik atas tanah bagi WNA di Indonesia. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai suatu bangungan pada sistem norma dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya substansi perjanjian nominee yang dibuat untuk mengalihkan kepemilikan hak milik atas tanah kepada Warga Negara Asing secara tidak langsung bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) UUPA, sehingga syarat obyetif yaitu causa halal yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian tidak terpenuhi yang mengakibatkan perjanjian nominee batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, sehingga sangat beresiko bagi WNA karena tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum.]]>
Copyrights © 2020
