<![CDATA[Pembentukan bank tanah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diharapkan dapat menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan. Setelah tanah tersedia di Bank Tanah, maka untuk penyaluran ke berbagai sektor memerlukan pengaturan. Bank Tanah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki fungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Kajian kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Tujuan kajian kebijakan ini adalah untuk menelaah bentuk pengaturan mengenai penyaluran tanah yang dikuasai Bank Tanah ke berbagai sektor. Tata kelola bank tanah mirip dengan korporasi tetapi tidak berorientasi komersial. Pengelolaan aset tanah adalah untuk dimanfaatkan melalui kerjasama dengan pihak lain dan untuk pendistribusian aset tanah. Pendistribusian aset tanah yang utama adalah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria. Untuk penyaluran aset tersebut Bank Tanah memerlukan payung hukum dan prosedur untuk mengatur penyaluran aset tanah serta penilaian tanah sebelum pendistribusian tanah.]]>
Copyrights © 2022
