<![CDATA[ABSTRAKLatar Belakang: Data Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) di Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa seluruh puskesmas di Kabupaten Sampang mengalami stagnan obat dengan rata-rata sebanyak 43% di seluruh puskesmas pada bulan Januari sampai bulan Oktober tahun 2019.Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses manajemen logistik obat di puskesmas di Kabupaten Sampang dan melihat kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016.Metode: Penelitian ini berjenis observasional dengan rancang bangun cross sectional. Penelitian ini dilakukan pada Juli 2020 dengan metode wawancara, observasi, dan studi dokumen. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling yaitu sebanyak sepuluh puskesmas yang terdiri atas lima puskesmas dengan angka stagnan tinggi dan lima lainnya rendah. Keseluruhan proses manajemen logistik obat di puskesmas akan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 untuk dilihat kesesuaiannya.Hasil: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan obat 20% puskesmas dengan angka stagnant tinggi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016. Selanjutnya, pada proses pemantauan dan evaluasi seluruh puskesmas baik puskesmas dengan angka stagnant tinggi maupun puskesmas dengan angka stagnant rendah belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016.Kesimpulan: Terdapat dua proses yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 yaitu proses pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan obat serta proses pemantauan dan evaluasi obat. Oleh karena itu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi manajemen logistik secara berkala agar dapat dilakukan tindakan segera apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan rencana awal.Kata kunci: evaluasi, manajemen logistik, obat, puskesmas]]>
Copyrights © 2021
