<![CDATA[Pertumbuhan jumlah penduduk di Kota Balikpapan diproyeksikan mencapai 833.761 jiwa pada tahun 2032. Pada tahun 2014 angka kebutuhan hunian di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 239.964 unit hunian. Penghuni rumah susun di Kota Balikpapan hanya sebesar 75% dari total 595 unit hunian. Adanya tumpang tindih kebijakan antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak relevan lagi dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor prioritas berdasarkan preferensi pemerintah menggunakan teknik analisis Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisis AHP menghasilkan faktor dan variabel prioritas berdasarkan preferensi pemerintah yaitu faktor prasarana dengan variabel jaringan air bersih, faktor hukum dengan variabel kesesuaian penggunaan lahan dan faktor kepemilikan dengan variabel sistem sewa.]]>
Copyrights © 2022
