Implementasi Kebijakan dan Realisasi Rencana Tata Ruang Kec. Garut Kota di Kab. Garut: Studi Analisis Kebijakan

Lukmanul Hakim (Universitas Padjadjaran)
Emma Rochima (Sekolah Pascasarjana Universitas Padjajaran)
Santhy Wyantuti (Sekolah Pascasarjana Universitas Padjajaran)

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik
Vol 12, No 2 (2021)

The Regional Spatial Planning Policy (RTRW) is a legal umbrella in regional development, but the policy is sometimes not based on actual conditions on the ground, resulting in an out-of-sync with the direction of spatial use. As a result, there is a gap between the spatial planning policy and its realization. This is what happened to the Garut Regency RTRW policy related to the Industrial Designated Area. This study aims to determine the suitability and gap between the Garut Regency RTRW policy and the realization, especially regarding the industrial designation area for the Sukastret leather tanning industry, Garut Kota District. The policy research method (policy research) is used in this study by synchronizing the RTRW policy with conditions in the field and with related laws and regulations combined with an Importance Performance Analysis (IPA) approach to determine the level of a gap between policy and realization. Based on the analysis results, the direction of the spatial pattern of the RTRW related to the industrial designation area in Garut Kota District has not been based on regulations, laws, and conditions in the field, so that there is asynchrony in planning. Likewise, with the direction of the spatial planning policy with actual conditions in the field, there is a gap of 42 percent. For the spatial planning policy to be effective, the existing RTRW Regional Regulation needs to be reviewed (PK) for further revision based on the relevant laws and regulations and actual conditions in the field.Keywords: spatial planning policy, leather tanning industry, gap analysisAbstrakKebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan payung hukum dalam pembangunan daerah, tetapi kebijakan tersebut terkadang tidak didasarkan kepada kondisi aktual di lapangan, sehingga terjadi ketidaksinkronan dengan arahan pemanfaatan ruang. Akibatnya muncul kesenjangan antara kebijakan rencana tata ruang dengan realisasi. Hal ini yang terjadi pada Kebijakan RTRW Kabupaten Garut terkait dengan Kawasan Peruntukan Industri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan kesenjangan antara Kebijakan RTRW Kabupaten Garut dengan realisasi, khususnya terkait kawasan peruntukan industri untuk industri penyamakan kulit Sukaregang, Kecamatan Garut Kota. Metode penelitian kebijakan (policy research) digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan sinkronisasi antara Kebijakan RTRW dengan kondisi di lapangan dan dengan peraturan perundang-undangan terkait yang dikombinasi dengan pendekatan Importance Performance Analysis (IPA) untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara kebijakan dan realisasi. Berdasarkan hasil analisis, arahan pola ruang RTRW terkait Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Garut Kota belum didasarkan pada peraturan dan perundangan serta kondisi di lapangan, sehingga terjadi ketidaksinkronan dalam perencanaan. Demikian juga dengan arahan kebijakan rencana tata ruang dengan kondisi aktual di lapangan terjadi kesenjangan sebesar 42 persen. Agar kebijakan rencana tata ruang dapat berjalan efektif maka Perda RTRW yang ada perlu dilakukan peninjauan kembali (PK) untuk selanjutnya dilakukan revisi yang didasarkan kepada peraturan perundangan yang terkait serta kondisi aktual di lapangan.Kata kunci: kebijakan rencana tata ruang, industri penyamakan kulit, analisis kesenjangan