<![CDATA[Tesis ini adalah hasil penelitian yuridis normatif tentang kebebasan dan perlindungan hukum bagi insan pers yang menjelaskan kejadian tentang kekerasan pada jurnalis yang dipublikasi oleh media yang dianalisis menggunakan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Statute Approach (pendekatan perundang-undangan) dan Case Approach (pendekatan kasus) yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang analisis hukumnya menggunakan analisis kualitatif. Pers diberikan kebebasan atau kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya dengan menjungjung tinggi nilai-nilai kode etik jurnalistik serta pers mendapatkan perlindungan hukum, sehingga jika terjadi tindakan menghalangi tugas pers dan bahkan jika melakukan tindakan kekerasan terhadap pers maka akan berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwa kebebasan dan kemerdekaan pers dijelaskan pada Pasal 2 UU Pers, sementara bagi yang menghalagi tugas pers akan dijerat Pasal 18 ayat (1) UU Pers yakin pidana penjara maksimal dua (2) tahun, atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dan bahkan jika terjadi kekerasan bisa dikenakan pasal berlapis, disamping UU Pers juga dapat dikenakan KUHP dan juga dinilai melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengimplementasi Hak Asasi Manusia.]]>
Copyrights © 2022
