<![CDATA[Pemerintah daerah yang diteliti yaitu Pemkab Sleman, Pemkab Bantul dan Pemkot Yogyakarta yang secara kelembagaan memiliki perbedaan dalam pengelolaan teknologi komunikasi dan informasi (TIK).Ketiga lembaga pengelola bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, namun kewenangan dalam menentukan kebijakan sangat berbeda. Pada sisi lain, adanya perbedaan pengelolaan TIK terlihat kurangnya standardisasi dalam manajemen. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana model manajemen teknologi komunikasi informasi yang ideal yang digunakan jajaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mendukung pemerintahan dan penanganan bencana alam?” Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Hasil Penelitian menunjukkan manajemen TIK yang dilakukan oleh lembaga teknis yang mendukung sistem pemerintahan diantara subjek yang diteliti memang memiliki perbedaan dalam implementasinya.Perbedaan tersebut bersumber dari penerjemahan undang-undang serta peraturan di bawahnya yang berbeda-beda di antara subjek yang diteliti.Rekomendasi lembaga yang mengelola TIK untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana adalah dengan penambahan Bagian Urusan Teknologi di struktur organisasi BPBD, yang memiliki dua seksi yaitu Seksi Operasional Administrasi serta Seksi Operasional Lapangan.]]>
Copyrights © 2013
