Novum : Jurnal Hukum
Vol. 10 No. 01 (2023): Novum : Jurnal Hukum

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 3403K/PDT/2016 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERKAITAN DENGAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DI BALI

Mayangsari, Bella Giska Ayu (Unknown)
Tamsil, Tamsil (Unknown)



Article Info

Publish Date
09 Apr 2022

Abstract

Sengketa sebidang tanah hak milik antara Karpika Wati melawan Alan Maurice Pons dan Notaris Eddy Nyoman Winarta memuat perkara perbuatan melawan hukum atas status kepemilikan tanah yang melibatkan warga negara asing. Akta-Akta notaris yang dibuat oleh Karpika Wati dan Alan Maurice Pons terdiri atas Akta Sewa Menyewa, Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan, Akta Pernyataan dan Kuasa, Akta Pemberian Hak Tanggungan diketahui bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim memutuskan pada intinya Alan Maurice Pons dan Eddy Nyoman Winarta terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas dibuatnya seluruh akta dan seluruh akta dinyatakan batal demi hukum. Diketahui bahwa seluruh akta secara tidak langsung bertujuan untuk memindahkan hak milik kepada warga negara asing. Sengketa tanah ini tidak terlepas dari unsur warga negara asing yang tidak diperbolehkan memiliki tanah dengan status hak milik. Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan hakim dan akibat hukum dari Putusan No. 3403K/PDT/2016. Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Penelitian memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Tujuan akhir dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta akibat hukum dari pertimbangan hakim tersebut.

Copyrights © 2023






Journal Info

Abbrev

novum

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal novum memuat tulisan-tulisan ilmiah baik hasil-hasil penelitian maupun artikel dalam bidang ilmu hukum, hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara dan bidang-bidang hukum ...