Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.305
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Rechtsidee JOURNAL ONLINE OF PHYSICS AkMen JURNAL ILMIAH Jurnal Unicorn ADPERTISI
Tamsil Tamsil
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN NOMOR 193/G/LH/2015/PTUN-JKT, ATAS PEMBATALAN SK GUBERNUR DKI JAKARTA NO. 2238 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI PULAU G KEPADA PT. MUARA WISESA SAMUDRA Putri, Desinta Aulia Aria; Tamsil, Tamsil; Tinambunan, Hezron Sabar Rotua
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 6 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v6i3.30719

Abstract

AbstrakReklamasi Pulau G Teluk Jakarta menimbulkan berbagai polemik yang berujung dilayangkannya Surat Gugatan oleh Nelayan Muara Angke dan beberapa organisasi lingkungan hidup kepada Gubernur DKI Jakarta selaku pemberi izin reklamasi dan PT. Muara Wisesa Samudra selaku pengembang. Dengan berbagai pertimbangan hakim PTUN Jakarta meutuskan untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Salah satu pertimbangan hakim menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta berwenang untuk menerbitkan Izin Reklamasi Pulau G, padahal kewenangan izin reklamasi berada pada perintah pusat karena Kepres Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai pedoman reklamasi telah kadaluwarsa. Pembatalan Surat Keputusan tersebut juga menimbulkan akibat hukum baru yakni batal demi hukumnya proses jual-beli yang telah terjadi sebelum dicabutnya Surat Keputusan tersebut.Kata Kunci: Reklamasi; Surat Keputusan; Akibat HukumAbstractJakarta G Island reclamation featured various polemics which led to the issuance of a Lawsuit Letter by Muara Angke Fishermen and various environmental organizations for the Governor of DKI Jakarta as the reclamation permit provider and PT. Muara Wisesa Samudra as the developer. With various considerations, Jakarta PTUN decided to cancel the Decree of the Governor of DKI Jakarta No. 2238 of 2014 dated December 23, 2014 concerning the License for the Implementation of the G Island Reclamation. One of the judges' considerations stated that the DKI Jakarta Governor was authorized to issue the G Island Reclamation Permit, even though the authority of the reclamation permit was at the center's command because Presidential Decree Number 52 of 1995 concerning the Reclamation of the North Coast of Jakarta as a reclamation guideline had expired. The cancellation of the Decree also resulted in new legal consequences namely null and void by law the buying and selling process that had occurred before the revocation of the Decree.Keywords: Reclamation; Decree; Because of law
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 MENGENAI BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DAN/ATAU PEREMPUAN Sitorus, Indah Melania; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 7 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v7i1.31111

Abstract

Abstrak Ketentuan batas usia perkawinan diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas usia Perkawinan merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang dibuat pemerintah dan tujuannya untuk menghindarkan terjadinya perkawinan anak serta menekan angka kelahiran maka diberikan batas usia minimal untuk kawin. Namun, ketentuan a quo menimbulkan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi yang dinilai bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan pertimbamgan hakim konstitusi yang diputus pada pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 permohonan pemohon sepanjang dengan Pasal 7 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstirusi Nomor 22/PUU-XV/2017 terkait batas usia perkawinan terhadap pemenuhan hak anak dan/atau perempuan, serta untuk menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan a quo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik argumentatif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan telah memberikan peluang terjadinya perkawinan usia anak dikarenakan batas usia minimal bagi perempuan yang berada dibawah batas usia anak. Hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya hak anak dan/atau perempuan serta menimbulkan berbagai kerugian yang akan dialaminya. Suatu perkawinan yang ideal haruslah ditinjau dari berbagai aspek sehingga batas usia minimal perkawinan haruslah mengakomodirnya supaya tidak terjadi diskriminasi atau tidak terpenuhinya hak anak dan/atau perempuan. Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Anak, Perempuan Abstract The age limit for marriages is regulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage age limit is a form of open legal policy made by the government and the purpose to reduce the children marriage also minimization birth rate. However, the stipulated a quo regulation caused a review in the Constitutional Court because it was considered to be contrary to Article 27 paragraph 1 of the UUD NRI 1945. Based on the considerations of constitutional justices No 22/PUU-XV/2017 petitioners' petition with Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is valid according law. The purpose of this study was to analyze the ratio of the Constitutional Court Ruling Number 22 / PUU-XV / 2017 related to the age limit of marriage to fulfill the rights of children and / or women, and to analyze the law arising from the possibility of the a quo ruling. This research is a normative juridical study using permits, invitations, and concepts. Types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The collection of legal materials used is the literature study of legal materials. Legal material analysis technique is carried out using argumentative techniques by providing arguments for the results of research conducted Based on the results of the discussion, it can be concluded that the marriage age limit for women has provided opportunities for child marriage due to the minimum age of marriage under the age of the child. This causes the non-fulfillment of the rights of children and / or women and causes various losses that will be experienced. An ideal marriage must be viewed from various aspects so that the minimum marriage limit must be accommodated, there is no need to be done or the rights of children and / or women are not fulfilled. Keywords: Fulfillment of Rights, Children, Women
Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 92/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tentang Perbuatan Melawan Hukum Atas Penghentian Sepihak Proses Pembangunan Apartemen Antasari 45 Jakarta Selatan Aprianto, Nugra Ramandito; Tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol 8 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.35709

Abstract

Permasalahan yang akan dibahas disini mengenai jual beli apartemen yang dilakukan antara saudara Antoni dan saudara Raodah selaku pembeli dengan PT Prospek Duta Suksesdan PT Cowell Development selaku penjual apartemen. Kasus bermula saat penjual memberikan penawaran dan janji pembangunan proyek apartemen 45 antasari dengan dokumen yang lengkap sehingga membuat pembeli tertarik untuk memesan unit apartemen tersebut. Setelah pembayaran cicilan selama beberapa bulan ternyata pembangunan apartemen terhenti tanpa adanya informasi yang jelas, pembeli meminta informasi namun tidak ada jawaban dari penjual dan seakan-akan menutupi. Padahal informasi tersebut merupakan hak pembeli dan penjual memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Namun penjual merasa telah memberikan informasi yang diminta penjual dan pembangunan tersebut karena keaadaan memaksa (force majeure) sehingga tidak dapat dihindari. Penelitian ini memiliki isu hukum kekaburan norma dalam putusan nomor 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel dengan menggunakan metode interpretasi sistematis bertujuan untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim pada putusan 92/PDT.G/2017/PN.Jkt.Sel dan memahami akibat hukum bagi para pihak. Hasil penelitian pada skripsi ini adalah hakim menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tergugat tidak memberikan penjelasan terhentinya pembangunan apartemen yang mana hal tersebut merupakan kewajiban tergugat selaku penjual seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini diperkuat dengan teori hoge raad bahwa perbuatan tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnnya sendiri (rechtsplitcht) karena para tergugat telah melanggar kewajibannya yaitu memberikan informasi yang benar, jelas danjujur mengenai kondisi apartemen.
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBICARA ANAK MELALUI METODE BERCERITA DENGAN MEDIA BONEKA PADA ANAK USIA 4-5 TAHUN DI PAUD TASA CHANTIKA DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR Tamsil Tamsil; Wusono Indarto; Devi Risma
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol 4, No 1 (2017): Wisuda Februari 2017
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The background of this research is to improve the ability to talk about the child to communicate smoothly as the recounts, the child may not be able to speak with their own words, children are not able to express a desire to speak a simple sentence, the child has not been able to answer questions from the teacher until the author try to use the media in a way that pulling the puppet in an effort to improve speaking skills of children aged 4-5 years through the use of puppets. This type of research is a classroom action research conducted by two cycles, each cycle consisting of the stages of planning, action, observation and reflection. Sheets based on observation of the child candy 58 in 2009. The number of subjects in this study were 10 children ranging from 5 boys and 5 girls. The collection of data on research carried out in the second semester of the year 2015/2016, through the instrument of data collection in the form of sheets observation teachers and observation of the child. Data taken from the results of the evaluation at the end of each cycle. The study involved a man peers as observers. Based on the data obtained and the percentage of the first cycle is 25% and the percentage of the second cycle was 96%, thus it can be concluded through storytelling can enhance speech-age children 4-5 years in early PAUD Tasa Chantika Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu District Kampar.Key Words: Speech, The Story
Authority Reformulation Management of Natural and Biological Resources: Conservation District in Probolinggo Indri Fogar Susilowati; Tamsil Tamsil; Elisabeth Septin Puspoayu; Hezron Sabar Rotua Tinambunan
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v8i1.3932

Abstract

The management of natural and biological resources must be carried out by the central and regional governments to seek financing for development. The management of natural and biological resources should synergize with its preservation and the environment. The common problem encountered when managing natural and biological resources lies in its improper management that caused damage to the environment such as doing disharmonize exploitation with environmental interest. Accordingly, This study employed a sociological juridical study to capture the implications of authority reformulation management of natural and biological resources of the conservation district in Probolinggo. The findings revealed that the management reformulation of Natural and biological resources Management results in the limitation of regional authority in managing their natural resources. This was certainly different from the concept mandated by regional autonomy. Thus, It is feared that this will affect the development plans carried out in the area, affecting the welfare of the community. As a conservation district, Probolinggo Regency has tried to optimize the regional potential in the development of conservation-minded areas. This commitment is written in regional regulations, regulating not only the use of natural and biological resources but the clarity of regional authority in managing these resources as well
ANALISIS RASIO LIKUIDITAS KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERUM PERUMNAS WILAYAH VII MAKASSAR SEBAGAI ALAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN Tamsil Tamsil
AkMen JURNAL ILMIAH Vol 10 No 2 (2013): AKMEN Jurnal Ilmiah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Publikasi Nobel Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research objective was to determine the performance of the Company's financial perspective Perumnas Region VII Makassar, using financial ratio analysis of the company's year-to-year (2006-2010) by using the liquidity ratio. The method of analysis used in this study is the Ratio Analysis Liquidity Ratios Liquidity namely; Current ratio The current ratio is used to determine ability to meet short-term liabilities ratio and cash ratio measures the company's ability to pay its current debts with the cash equivalent of cash. The results showed that the liquidity ratio for 5 (five) years, from 2006 s / d 2010 figures current ratio shows the percentage of positive value suggests that it is the obligation / debt can be secured by the company's current assets, so that the company can be said to be illiquid.
ANALISIS RASIO LEVERAGE/ SOLVABILITAS (LEVERAGE RATIO) SEBAGAI ALAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA PERUM PERUMNAS REGIONAL VII Tamsil Tamsil
AkMen JURNAL ILMIAH Vol 11 No 2 (2014): AKMEN Jurnal Ilmiah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Publikasi Nobel Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The study aims to determine Ratio Levarage / Solvency Housing Regional Housing VII for 5 (five) years of 2006 s / d 2010. While the analysis tools used in this study is an analysis of the financial ratios to see which indicators could cause the company's performance has increased or decreased. The results showed that the solvency ratio for 5 (five) years from 2006 s / d 2010 for the ratio of debt compared to total assets indicates that the company can guarantee all the debts of the total assets owned by the company. As for the ratio of debt to equity percentage menujukkkan positive, it is a portrait that companies can bear the entire debt of the capital owned.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 268 K/TUN/2017 TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI Nadhifah, Dima Syafaatul; tamsil, Tamsil
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 9 No. 02 (2022): Novum : Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.63287

Abstract

Perbuatan melawan hukum pada persoalan penerbitan sertifikat pengganti karena alasan hilang, kasus tersebut pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2017. Tergugat selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan menerbitkan sertifikat pengganti terhadap obyek sengketa, hal tersebut berdasarkan permohonan dari Nur Hasyim, yang merupakan ayah atau suami dariPara Tergugat II Intervensi. Namun, faktanya tanah dalam sertifikat tersebut telah terjadi jual beli dengan Ikatan Jual Beli di hadapan Notaris, mengetahui bahwa tanah yang sudah dibeli terjadi kepemilikan ganda. Para Penggugat selaku ahli waris Nyoto Hadi merasa dirugikan atas kepemilakn tersebut, sehingga tidak dapat memiliki dan menggunakan tanah tersebut. Majelis hakim memtuskan untuk melakukan pembatalan sertifikat pengganti pada Tergugat, sehingga sertifikat yang dimiliki Para Tergugat II Intervensi dicabut kepemilikannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim serta akibat hukumnya dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 269 K/TUN/2017. Penelitian menggunakan penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus dengan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pngumpulan bahan bukum menggunakan studi kepustakaan dengan Teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian ini adalah batalnya Keputusan Tata Usaha Negar aberupa sertifikat pngganti yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan tahun 2001, akibat hukum pada penelitian ini adalah yakni dinyatakannya batal sertifikat-sertifikat pengganti yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi. Kata Kunci: Sertifikat Pengganti, Perbuatan Melawan Hukum, Prosedur Penerbitan Sertifikat.
Penerapan System Good Corporate Governance, Konservatisme Akuntansi Dan Kinerja Perusahaan Horas, Erwin; Tamsil, Tamsil; Iqbal, Iqbal
Jurnal Unicorn ADPERTISI Vol. 2 No. 1 (2023): Juli 2023
Publisher : Jurnal Unicorn ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Problem Banking crisis in Indonesia that began late 1997 is not solely caused by the economic crisis, but also caused by not yet implementedgood corporate governance and ethics that based on it. This research was conducted at the banking company listed in Indonesia StockExchange with the aim to test the effect of good corporate governance mechanism on accounting conservatism and company performance. The sample consist of 5  banking companies during the period 2009–2012. Secondary data were tested using multiple regression andpath analysis. The results show that good corporate governance mechanisms have no significant influence on accounting conservatism, has a significant influence on company performance. Nothing found indirect effect of good corporate governance mechanism through accounting conservatism on company performance.
Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pemberian Kredit Tamsil, Tamsil; Yunus, Rostiaty
Jurnal Unicorn ADPERTISI Vol. 2 No. 2 (2024): Januari 2024
Publisher : Jurnal Unicorn ADPERTISI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to examine the effect of the internal control system on lending and examine the effect of the accounting information system on lending. The population in this study is employees related to lending, control and finance at PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. The sampling technique used in this study uses purposive sampling which is a method of determining samples based on certain scales, or sampling techniques with certain criteria. Based on these criteria, 9 divisions and 6 respondents from each division were determined. Then the total sample is 54 respondents. Research data collection is sourced from questionnaires and research data that has been collected is processed by multiple linear regression analysis. The results of the study found that the internal control system has a positive and significant effect on lending and the accounting information system has a positive and significant effect on lending.
Co-Authors Akhlunnisa, Dinar Al Amin, Syauqi Al Fariz, Muhammad Johan Nur Amania, Yulia Salasatul Aprianto, Nugra Ramandito Ardianasari, Bela Dika Bramastya, Dhimas Raka Cahyono, Muhammad Fajar Tri Damastuti, Tiara Aji Devi Risma Eisano, Sapna Keryn Elisabeth Septin Puspoayu Fanleon, Chandra Fardana, Nuraini Brillianti Hezron Sabar Rotua Tinambunan Hidayat, Aldi Nur Horas, Erwin Hutomo, Prio INDRI FOGAR SUSILOWATI Iqbal Iqbal Mayangsari, Bella Giska Ayu Nadhifah, Dima Syafaatul Nastiti, Althea Salza Naufaldy, Muhammad Irsyad Rafif Pahlevy, Awang Ahmadanur Reza Prasetio, Dicky Eko Purwanto Purwanto Putra Pradana, Reydo Akbar Putri, Desinta Aulia Aria Putri, Irma Ananda Putrie, Bhovy Ardianti Rachmawati, Ayu Dwi Rostiaty Yunus Sanjaya, Dicky Bagus Septyarini, Alifa Nidia Sholihun, Sholihun Sitorus, Indah Melania Sulaksono, Sulaksono Tinambunan, Hezron Sabar Rotua Trifina, Leonora Livi Riza Wusono Indarto