Jurnal Fatwa Hukum
Vol 5, No 2 (2022): E-Jurnal Fatwa Hukum

PERAN DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK DALAM PEMBINAAN KOPERASI DI MASA PANDEMI (STUDI DI KECAMATAN PONTIANAK KOTA)

NIM. A1011181085, SISKA OKTAVIANTI (Unknown)



Article Info

Publish Date
30 May 2022

Abstract

Dengan berkembangnya suatu koperasi maka diharapkan kesejahteraan rakyatpun menjadi lebih berkembang. Maka dengan demikian pembinaan terhadap suatu koperasi dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan sangat dibutuhkan agar koperasi dapat bersaing, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anggotanya pada khususnya, dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya, terutama pada situasi seperti sekarang dimana Pandemi Virus Corona sekarang sedang melanda setiap sudut dunia. Di masa pandemi covid-19 banyak koperasi yang tidak aktif dan bahkan sampai dibubarkan, oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk berupaya mendorong para pelaku ekonomi agar berperan serta secara aktif guna mewujudkan cita-cita tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pembinaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Pontianak di kecamatan Pontianak Kota masih belum efektif, dikarenakan terdapat kendala seperti tidak disiplinnya pengurus koperasi dalam menyampaikan laporan RAT koperasi kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan, sulit menemukan keberadaan koperasi dengan alamat yang berbeda dilapangan dan banyak koperasi yang tidak menggunakan papan nama, ditambah pada masa pandemi Covid-19 yaitu pembatasan aktivitas. Cara mengatasi hambatan ialah penegakan hukum yang tegas kepada sikap para pemangku kepentingan yang tidak sesuai, pembinaan koperasi lebih di efektifkan.Kata kunci: Pembinaan, Pengawasan, Koperasi, Pemerintah Daerah

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

jfh

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum ...