<![CDATA[Posisi pekerja buruh sangat lemah dibandingkan dengan posisi pemilik pekerjaan dalam praktiknya. Sejumlah hak tenaga kerja telah diatur dalam pasal undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Terkadang, hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh pemberi kerja dan perusahaan outsourcing karena tidak ada ancaman sanksi atau hukuman atas pelanggaran atau kejahatan terhadap hak-hak pekerja outsourcing. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah pekerja outsourcing berhak atas perlindungan K3 dari perusahaan? (2) Upaya hukum apa yang dapat diterapkan untuk melindungi pekerja outsourcing dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) untuk menemukan kebenaran secara yuridis hukum. Lebih lanjut, ini berkaitan dengan penerapan dalam praktik hukum ketenagakerjaan dunia, khususnya masalah outsourcing. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deduktif.]]>
Copyrights © 2021
