<![CDATA[Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis yang diatur oleh Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers akan tetapi hadirnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, banyak digunakan untuk memidanakan jurnalis atau Lembaga Pers. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap kebebasan berekspresi Lembaga Pers atau jurnalis dalam membuat karya juralistik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, maksud dari penelitian hukum normatif yaitu meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga Pemerintah Indonesia dan instrumen hukum Pers yang mengandung ketentuan terkait kebijakan kemerdekaan Pers. data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari gagasan atau pemikiran yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum serta menggunakan konsep hukum dari hukum tertentu yang berkaitan dengan kerangka konseptual kemerdekaan pers. Pengumpulan data didapatkan dari dokumnetasi terhadap data yang sifatnya tertulis. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini secara kualitatif yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan uu ite terhadap jurnalis atau lembaga pers dapat membuat kemerdekan dan kebebasan pers menjadi terkekang selain itu Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak tepat untuk digunakan memindanakan jurnalis yang pemberitaannya di muat oleh media]]>
Copyrights © 2020
