Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Mineral Di daerah (Studi Pada Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Tulungagung

Andri Manggala Yuda (Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)

Jurnal Administrasi Publik
Vol. 1 No. 10 (2013)

Abstraction: Regional Mineral Resource Management Policy Implementation. Fundamental discussion of this research is to know how regional mineral resource management policy implementation is, especially in Sub-Province of Tulungagung. According to 2010’s Perda Number 11 about Mineral and Coal Mining Management.  This Matter is conducted because there are some insincerities in mineral and coal mining case. Researcher is using descriptive qualitative method in this research. The result of research indicates that Policy in this perda is appropriate to policy standard, there are no opositions from society, and it’s profitable for society, government, and mining organizer. But, there’s still uncommitt goodness for the 2010’s Perda Number 11, and changes are expected for the next perda. There are some factors influencing implementation management of mineral resource and coal, this factor consists resistor factor as information, culture and social condition. Keyword: policy implementation, management of mineral resource and coal Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Mineral Di Daerah. Pokok bahasan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Mineral di Daerah, khususnya di Kabupaten Tulungagung. Implementasi kebijakan yang ada telah sesuai dengan Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini dilakukan karena masih adanya tindak kecurangan atau kurang adanya kecocokan dalam hal pertambangan mineral dan batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan dalam perda ini telah sesuai standar kebijakan, tidak ada pertentangan masyarakat, dan menguntungkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun pengelola pertambangan di Kabupaten Tulungagung. Namun, untuk Perda Nomor 11 Tahun 2010 masih belum terlaksana baik dan diharapkan adanya perubahan dalam perda baru yang akan dibuat. Faktor yang mempengaruhi implementasi pengelolaan sumber daya mineral dan batubara terdiri dari faktor penghambat, antara lain informasi, kondisi sosial, dan budaya.Kata kunci: implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya mineral dan batubara