Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11A Tahun 2012)

Eko Setiyawan

Jurnal Administrasi Publik
Vol. 2 No. 1 (2014)

Abstract: The Implementation of Educational Aid Policy (Study on Educational Aid Policy for Surakarta’s societies that written in  Surakarta Mayor Regulation Number 11A year 2012). Education is becoming one of main problem that have paid attention from Government of Surakarta. In order to achieve proper education and qualified, Government of Surakarta has given additional aid for education to societies. The result of this research shows the implementation of Educational Aid Policy for Surakarta’s societies by Local Office of Education, Youth and Sport  is good. It can be checked in (1) The acknowledgement of BPMKS recipient has run well; (2) Funds alocation of BPMKS has run well and has been suitable with the regulation; (3) Accountability report has run well and has been suitable with the regulation; (4) Monitoring used of funds BPMKS has run well; (5)The result of this policy has run well and researcher has not found problem therefore, there are many obstacles in order to implement this policy as follows: communication, lack of time allocation. and there is no unit who handle BPMKS. Keyword: Policy Implementation, Education, Regulation of Mayor Abstrak: Implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan (Studi tentang Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta yang termuat dalam Peraturan Waliko Nomor 11A Tahun 2012). Pendidikan menjadi salah satu pokok masalah yang mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Surakarta. Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang layak dan bermutu, Pemerintah Kota Surakarta memberikan bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada: (1) Penetapan penerima BPMKS sudah berjalan sesuai dengan peraturan. (2) Pengalokasian dana BPMKS sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. (3) Laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan. (4) Monitoring terhadap penggunaan dana BPMKS sudah dilakukan dengan baik. (5) Hasil implementasi BPMKS sudah berjalan dengan baik dan tidak ditemui permasalahan. Namun ditemui beberapa kendala yaitu komunikasi antar lembaga pelaksana kebijakan BPMKS, kurangnya alokasi waktu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, pencairan dana terlambat, dan belum ada unit yang secara khusus menangani BPMKS.   Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Pendidikan, Peraturan Walikota