Implementasi Rencana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (RPPSDM) dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (Studi Di Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

Refika Dwina Elfandani (Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya)

Jurnal Administrasi Publik
Vol. 2 No. 6 (2014)

Abstract:The Implementation Program of Human Capital Development Plan (HCDP) to Improve Employee Performance. The Ministry of Finance in overcoming problems of redistribution employee to minimize competency gaps,in support with the implementation of Human Capital Development Plan based on KMK 51/KMK.01/2012 Program Plan Human Resource Development Ministry of Finance. This KMK was a device to support the Reformation of Bureaucracy which had  implemented by one of the first echelonunits, the General Directorate of Treasury, with the changes in tasks and functions of the vertical unit based PMK 169/PMK/01/2012 which having seven employee competency gaps for new tasks and functions that are not compatible. This research uses descriptive analysis with a qualitative approach. Research aims to describe and to analyze the implementation of HCDP which consists of three programs and the factors supporting and constraining the implementation of HCDP Program. Result of the implementation of HCDP in 2013 has shown relatively good result and has supported the overall performance improvement through NKO 2013 reaching 105.22% which includes the high category. Keywords: RPPSDM Implementation, Employee Development, Employee Performance ImprovementAbstrak:Implementasi  Rencana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (RPPSDM) untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai. Kementerian Keuangan dalam mengatasi permasalahaan mengenai pemerataan kompetensi pegawai untuk meminimalisir  gap kompetensi di dukung dengan pelaksanaan Rencana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (RPPSDM)  didasari pada KMK 51/KMK.01/2012 tentang Rencana Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KemenKeu. KMK ini adalah perangkat untuk mendukung Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan oleh salah satu unit eselon satu, yakni Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan perubahan tugas dan fungsi unit vertikal berdasarkan PMK 169/PMK.01/2012 yang memiliki tujuh gap kompetensi pegawai berupa tugas-tugas baru dan fungsi yang tidak sesuai. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan RPPSDM yang terdiri dari tiga program, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program RPPSDM. Hasil pelaksanaan RPPSDM tahun 2013 telah menunjukkan hasil yang relatif baik dan telah mendukung peningkatan kinerja secara keseluruhan melalui NKO 2013 mencapai 105,22% yang meliputi kategori tinggi. Kata Kunci: Implementasi RPPSDM, Pengembangan Pegawai, Peningkatan Kinerja