The Implementation of Whistle Blowing System (WBS) on State Owned Enterprise (Study in PT. Pembangkitan Jawa Bali)

Fitriatus Sholiha (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang)

Jurnal Administrasi Publik
Vol. 3 No. 6 (2015)

Abstrak: Implementasi Whistle Blowing System (WBS) pada Badan Usaha Milik Negara (Studi di PT. Pembangkitan Jawa Bali). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan implementasi WBS pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu di PT . Pembangkitan Jawa Bali (PJB) yang merupakan anak perusahaan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Implementasi WBS pada BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN pasal 27 yang menjelaskan kewajiban Direksi untuk menyusun dan mengelola mekanisme pelaporan pelanggaran atas dugaan pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa WBS di PT PJB telah diimplementasikan melalui Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 095.K/010/DIR/2012 dan Nomor: 007.K/DK/PJB/2012 tentang WBS PT PJB. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan permasalahan yang muncul dari lingkungan internal seperti kurangnya sosialisasi formal yang diberikan kepada kelompok sasaran, belum adanya skema monitoring formal dan evaluasi yang independent, serta nilai-nilai sungkanisme dari karyawan yang merupakan faktor penghambat dalam implementasi WBS. Kata kunci: Implementasi, Whistle Blowing System, Good Corporate Governance, Badan Usaha Milik Negara   Abstract: The Implementation of Whistle Blowing System (WBS) on State Owned Enterprise (Study in PT. Pembangkitan Jawa-Bali). This research was aimed to analyze and to interpret the implementation of WBS on State Owned Enterprises (SOE) which is take study in PT. Pembangkitan Jawa Bali (PJB) as subsidiary of State Electricity Company (PLN). The implementation of WBS in SOE was regulated on SOE Ministry Regulation Number: PER-01/MBU/2011 about GCG Implementation within SOE Article 27 which is explain the obligation of Director to formulated and manage the provisions mechanism of violation report. The result of the research presents that WBS in PT PJB have been implemented through Joint Decree between Board of Directors and Commissioners Number: 095.K/010/DIR/2012 and Number: 007.K/DK/PJB/2012 about WBS in PT PJB. Based on the research conducted identify that the problem which are obstruct the implementation of WBS was arises from the internal factors such as less of formal socialization given to the target groups, the scheme of formal monitoring and independent evaluation, and hesitate virtue.  Keywords: Implementation, Whistle Blowing System, Good Corporate Governance, State Owned Enterprise