Implementasi Kebijakan Penambangan Batu Gamping Pada Kawasan Bentang Alam Karst (Studi di Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban)

Afi Thoriqurrosyad (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang)

Jurnal Administrasi Publik
Vol. 3 No. 9 (2015)

Abstract: Policy Implementation of Limestone Mining in Karst Area (Case Study in Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban). The increasing demand of natural resources forced some parties to exploit without considering about environmental impacts. Karst mining in Kecamatan Grabagan, for example, influenced not only physical changing but also social economic of society around mining areas. Problems were interested to be analyzed in policy implementation’s view. Policy implementation of limestone mining in Karst Area of Kecamatan Grabagan failed to reach its objectives. Supporting factors of policy implementation were (a) the certainty of existing mining policy, (b) available sources of human and budgeting, (c) good coordination in SKPD. In contrast, the barrier factors were (a) social economic of society, (b) less consideration from society, (c) less socialization, and (d) land status which did not included as capable mining area.   Keywords: policy implementation, mining, karst, Tuban Abstrak: Implementasi Kebijakan Penambangan Batu Gamping Pada Kawasan Bentang Alam Karst (Studi di Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban). Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup, seperti kegiatan tambang batu gamping dapat memberikan pengaruh terhadap perubahan fisik alam maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Grabagan sangat menarik untuk dikaji melalui sudut pandang implementasi kebijakan. Implementasi Kebijakan Penambangan Batu Gamping Di Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban pada dasarnya belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Faktor pendukung implementasi kebijakan ini (a) kejelasan dari kebijakan tentang penambangan yang sudah ada, (b) tersedianya sumber daya manusia dan anggaran, (c) koordinasi yang baik antar SKPD. Sedangkan, faktor penghambat dari implementasi kebijakan ini (a) faktor sosial ekonomi masyarakat, (b) kurangnya kesadaran masyarakat, (c) kurang baik dan lancarnya sosialisasi, (d) status lahan milik pribadi yang masuk dalam kawasan tidak layak tambang.   Kata kunci: implementasi kebijakan, tambang, karst, Tuban