Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo)

Muhammad Ahsin Maulana (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang)

Jurnal Administrasi Publik
Vol. 4 No. 6 (2016)

Abstract: Implementatition of Alokasi Dana Desa Policy through Community Empowerment Affair (Studied at Prasung Village Buduran District Sidoarjo Regency). The one of village’s capability in society’s productivity level has an influence in the alteration of village needs especially in financial aspect. As the one of village’s income, village’s allocation fund has an important effect in supporting the success program of village government in society’s productivity. Implementation wisdom of village’s allocation fund in Prasung, Buduran Sidoarjo is based on the regulation of district head Number 50 year 2013 about the alteration of district head’s regulation number 35 year 2010 about the village’s finance management. The result of this research shows that the allocation of fund village is calculated 70% for society’s productivity, while 30% for village operational. Implementation wisdom of village’s allocation fund in Prasung is supported by the height of participation level from the society because the great awareness of society in building its village. Keywords: Development and Empowerment, Public Policy, Village, Village’s allocation fund Abstrak: Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo). Kewenangan desa salah satunya di bidang pemberdayaan masyarakat Desa berakibat pada perubahan kebutuhan desa terutama dari segi finansial. Sebagai salah satu pendapatan desa, alokasi dana desa (ADD) memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program pemerintah desa di bidang pemberdayaan masyarakat. Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Desa Prasung Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo didasari atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menyebutkan bahwa alokasi dana desa dianggarkan sebesar 70% untuk bidang pemberdayaan masyarakat sedangkan 30% nya lagi untuk operasional desa. Implementasi kebijakan alokai dana desa di Desa Prasung yang sebagian besar dananya terrealisasi didukung oleh tingginya tingkat partisipasi masyarakat karena kesadaran masyarakat yang besar dalam membangun desanya.   Kata kunci: Pembangunan dan Pemberdayaan, Kebijakan Publik, Desa, Alokasi Dana Desa