Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue Di Kota Malang

Dadan Fachriansyah (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang)

Jurnal Administrasi Publik
Vol. 4 No. 7 (2016)

Abstract: The Implementation of Policy Prevention of Disease Dengue Fever  in Malang. The success of a country one of which may be seen from the success of the then to implement it makes policy to solve the problem the community especially in health.In indonesia health problems been the main focus, especially the prevention of dengue fever. The implementation of its policy has been held until now.Deeper, communication between actor in implementing the prevention of the disease in the unfortunate consisting of communication between health department the and communication between clinics with the community. Resources for the implementation of the prevention of the disease in the unfortunate consists of staff or human resources, authority, and facilities. Bureaucratic structure consisting of three actor the city as the unfortunate designer policy, the health policy, and the as a target group. The implementation of policy prevention of disease dengue fever in Malang find support and resistance. The support, among others, political support and adequate resources. Restricting factors in the implementation of the policy of prevention of dengue fever in Malang, among others, lack of public awareness and communication between the clinic and the community. Keyword: public policy, the implementation of policy, dengue fever, Malang City Abstrak: Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kota Malang. Keberhasilan suatu negara salah satunya dapat terlihat dari suksesnya membuat kebijakan kemudian mengimplementasikannya untuk mengatasi permasalahan masyarakat terutama dibidang kesehatan. Di Indonesia masalah kesehatan menjadi perhatian utama, terutama pencegahan penyakit DBD. Implementasi kebijakannya telah dilaksanakan hingga sekarang. Lebih mendalam, komunikasi antar aktor dalam implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang terdiri dari komunikasi antara Dinkes dan Puskesmas serta komunikasi antara Puskesmas dengan masyarakat. Sumber daya dalam implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang terdiri dari staf atau sumber daya manusia, wewenang, dan fasilitas. Struktur birokrasi terdiri dari tiga aktor yaitu Dinkes Kota Malang sebagai perancang kebijakan, Puskesmas sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat sebagai target grup. Implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang menemukan dukungan dan hambatan. Dukungan tersebut antara lain dukungan politik dan sumber daya yang memadai. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan DBD di Kota Malang antara lain kurangnya kesadaran masyarakat dan komunikasi antara Puskesmas dan masyarakat.   Kata kunci: kebijakan publik, implementasi kebijakan, DBD, Kota Malang