Analisis Kebijakan Peraturan Penggabungan Kelurahan Terhadap Optimalisasi Kinerja Pegawai Kelurahan (Studi kasus pada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kota Surabaya)

Paris Pranata Parlindungan Manurung (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang)

Jurnal Administrasi Publik
Vol. 4 No. 10 (2016)

Abstract: Analysis on the Policy of Village Integration towards Performance Optimization of Village Administrative Officers (A Case Study on the Government and Regional Autonomy Division of Surabaya). Village integration in the areas of Surabaya is done based on certain condition. A village has to be integrated with another village if the village has been running the administrative operations for five years or more and during the period, the village is not able to fulfill the requirement in establishing a village yet. The requirement is that a village should consist of 4,500 people or 900 householders. The purpose of village integration is to observe the effectiveness of services given by the village administrative officers in Surabaya to the society after their villages are integrated. This study is a qualitative research and it uses Spradley’s data analysis technique. The findings of this study suggest that performance optimization is necessary for the officers in integrated village administrative. It is also implied that facility in integrated village is quite a problem. The other thing is that, according to the officers in integrated village administrative, they still lack of the number of officer. Keywords: Regional Regulatory Policy No. 6 Year 2009, Village Integration, Performance Optimization of Officers   Abstrak: Analisis Kebijakan Peraturan Penggabungan Kelurahan Terhadap Optimalisasi Kinerja Pegawai Kelurahan (Studi Kasus Pada Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Kota Surabaya). Penggabungan Kelurahan di lingkungan pemerintahan kota Surabaya dilakukan dengan ketentuan yaitu ketika suatu daerah kekuasaan di suatu kelurahan sudah menjalani 5 tahun atau lebih kegiatan administratif kelurahan dan dalam kelurahan tersebut tidak dapat memenuhi syarat- syarat dalam terbentuknya suatu kelurahan yaitu mempunyai sebanyak 4500 jiwa atau 900 kepala keluarga, maka kelurahan tersebut wajib di gabungkan dengan kelurahan lain. Penggabungan kelurahan dilakukan untuk melihat optimal atau tidak pelayanan yang dilakukan pegawai kelurahan kepada masyarakat setelah dilaksanakannya penggabungan kelurahan di wilayah pemerintahan Kota Surabaya, khususnya pada pegawai kelurahan yang dimana kelurahannya terkena kebijakan penggabungan kelurahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data spreadley. Hasil dari penelitian ini adalah perlu ditingkatkannya optimalisasi kinerja pegawai kelurahan yang digabungkan, yang kedua permasalahan fasilitas, yang menjadi masalah juga di wilayah kelurahan yang digabungkan adalah jumlah pegawai yang kurang menurut para pegawai di kantor kelurahan yang digabungkan tersebut.   Kata kunci: Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009, Penggabungan Kelurahan, Optimalisasi Kinerja Pegawai