Pelaksanaan Pengembangan Unit Pengelola Keuangan Dan Usaha Di Kelurahan Wates, Kota Mojokerto

Ainul Ramadhiyani (Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang)

Jurnal Administrasi Publik
Vol. 4 No. 12 (2016)

Abstract:The Implementation of Unit Financisl Managers and Business Development in WatesVillage, Mojokerto City.Grantingauthority by the East Java Province Government to Wates Village, Mojokertocity in 2009 to run the program Gerdu Taksin which realized through Unit Financial Managers and Business (UPKu). UPKu development implementation in Wates village, Mojokerto city, had already run in accordance with the provisions of the Standard Operating Procedure (SOP) and Public Service Standard (SPP) UPKu book. Implementation of UPKu development in Wates village gets support from governments and communities directly or indirectly. Moreover, SOP and SPP guidance are also supporting factors for helping the board in developing UPKu “Wahana Sejahtera”. Besides the obstacle in the implementation of UPKu, “Wahana Sejahtera” development comes from their bad loans caused by a lack of understanding of the purpose, function, and aim of holding Gerdu Taskin program. The lack of capital and lack of coordination among the boards can also be obstacles to the implementation of this institutional UPKu development. Keywords: Implementation, Unit Financial Managers and Business   Abstrak:Pelaksanaan Pengembangan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha di Kelurahan Wates, Kota Mojokerto. Pemberian kewenangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada kelurahan Wates, Kota mojokerto pada tahun 2009 untuk menjalankan program Gerdu taskin yang diwujudkan dalam bentuk Lembaga Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu). Pelaksanaan pengembangan UPKu di Kelurahan Wates, Kota Mojokerto sudah berjalan sesuai dengan ketentuan  yang dituliskan di dalam buku SOP dan SPP UPKu. Pelaksanaan pengembangan UPKu di kelurahan Wates ini memperoleh dukungan dari pemerintah dan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu pedoman SOP dan SPP juga menjadi faktor pendukung karena membantu para pengurus dalam mengembangkan UPKu “Wahana Sejahtera”. Hambatan dalam pelaksanaan pengembangan UPKu “Wahana Sejahtera” berasal dari adanya kredit macet yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan maksud, fungsi dan tujuan dari diadakannya program Gerdu Taskin. Selain itu kurangnya modal dan kurangnya koordinasi antar pengurus juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pengembangan lembaga UPKu Wahana Sejahtera” ini.   Kata kunci: Pelaksanaan, Unit Pengelola Keuangan dan Usaha