<![CDATA[Mengutip Nabi Besar Muhammad SAW, Eep Saefulloh Fatah (1999) menyatakan “Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kata-kata yang benar kepada penguasa yang zalim”. Kalimat sufi bertabur kebajikan ini, barangkali sangat layak untuk kita simak dan renungkan di tengah hingar-bingar negeri menyongsong Pemilu Serentak April 2019 yang akan datang.Sebagai masyarakat, tentu kita berdoa dan bermohon kepada Tuhan, agar Presiden dan Wakil Presiden serta para wakil rakyat (DPR-DPD-DPRD)yang terpilih adalah mereka putra terbaik Bangsayang memiliki kemampuan dan kemauan serta kapasitas untuk memimpin Indonesia di semua levelke depan dengan mempertontokan kultur politik yang elegan, hanif dan bijak, sehingga menebar lebih banyak maslahat bagi Bangsa dan Negara. Seturut dengan ekspektasi ideal tersebut, berharap agar pemimpin ke depan mampu menebar kebajikan demi maslahat orang banyak, tanpa peduli dengan proses bagaimana perhelatan pemiluserentakini dilaksanakan, tentu tidak adil. Presiden dan Wakil Presiden serta para legislator serta senatorsebagai produk tidak akan dapat memberi maslahat yang kita harapkan, jika proses pemilu yang kita gelar tidak steril dari praktik-praktik kotor, sesat dan membodohkanyang sering disebut sebagai praktik mobokrasi. Atas dasar itu, dalam konteks pemiluserentak kali ini, proses sebagai entry point harus dapat kita kontrol, demi terjadinya rivalitas yang dilandasi semangat toleransi. Perhelatan ini disamping harus melahirkan produk yang baik (para pemimpin yang legitimate dan mengabdi kepentingan rakyat), juga yang tidak kalah penting adalah mampu melahirkan sistem politik yang dinamis, dan mampu meletakkan landasan kultural yang bernas.]]>
Copyrights © 2020
