Hambatan Implementasi UU KIP dalam Menunjang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru

Emilsyah Nur (Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Makassar Jl. Racing Center II No. 25 Makassar Telp./Fax. : [phone])

Jurnal Pekommas
Vol 17, No 2 (2014): Agustus 2014

Lahirnya UU Keterbukaan Informasi Publik antara lain bertujuan membangun sistem pengelolaan dan  layanan informasi yang lebih baik pada Badan Publik, menjamin hak warga negara atas informasi (transparansi). Namun kenyataannya implementasi hal tersebut masih jauh dari harapan. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran tentang hambatan-hambatan implementasi UU KIP dalam pelayanan publik di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU KIP dalam pelayanan publik di kabupaten Barru belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena proses pelayanan publik seperti di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan tidak berjalan sesuai standar yang diharapkan. Selain itu kesadaran masyarakat yang masih rendah akan manfaat data  kependudukan. Serta sosialisasi pemerintah daerah setempat yang masih kurang.