Jurnal Fatwa Hukum
Vol 2, No 4 (2019): E-Jurnal Fatwa Hukum

PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DESA BERDASARKAN PASAL 68 AYAT (2) HURUK ‘E’ UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA KAYU TANAM KECAMATAN MANDOR KABUPATEN LANDAK




Article Info

Publish Date
02 Dec 2019

Abstract

Hak dan kewajiban masyarakat desa menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan desa istilah yang mudah untuk mengambarkannya adalah apabila masyarakat desa ikut berpartisipasi melakukan hak-hak dan kewajibannya maka dapat dikatakan program pembangunan desa tersebut berjalan sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa Kayu Tanam dan menganalisis faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat Desa Kayu Tanam belum melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan program-program Desa sesuai dengan pasal 68 ayat (2) huruf ‘E’ undang-undang nomor 6 tahun 2014 di Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor.Dalam penelitian inimenggunakan metode Deskriptif Analisis, karena bermaksud memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan. Bentuk penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research), yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik komunikasi langsung dan teknik komunikasi tidak langsung.Faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat Desa Kayu Tanam belum malaksanakan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan program-program Desa sesuai dengan pasal 68 ayat (2) huruf ‘E’ di Desa Kayu Tanam Kecamatan Mandor, yaitu bahwa karena kurangnya peran pemerintah desa dalam menggerakan masyarakat desa dalam melaksanakan hak kewajibannya. Kata kunci : Pemerintah Desa, Hak dan Kewajiban, Masyarakat Desa

Copyrights © 2019






Journal Info

Abbrev

jfh

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura (Bagian Hukum Keperdataan, Bagian Hukum Pidana, Bagian Hukum Tata Negara, Bagian Hukum Ekonomi, dan Bagian Hukum ...