KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Siti Nurhalimah (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan)
Ibnu Supriyadi (Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan)

Majalah Ilmiah Cahaya Ilmu
Vol 4, No 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAHAYA ILMU

Judul penelitian ini adalah: “Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)”, Penelitian ini bertujuan ingin menggambarkan bagaimana kewenangan (sinergitas) pendamping desa dengan multi pihak yang ada di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pendamping desa, kepala desa dan informan tambahan adalah pihak-pihak yang terlibat dalam Pembangunan di desa Pondokrejo. Hasil penelitian menunjukkan, Kesatu: kewenangan pemndamping desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring Pembangunan infratruktur yang berjalan baik. Kedua, hambatan yang dihadapi pendamping desa meliputi: kurang terbukanya sebagian oknum perangkat desa, kualitas SDM, dan perbedaan pandangan terhadap pendamping desa. Selain itu peneliti mengkaji: komunikasi, struktur organisasi dan birokrasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa Pondokrejo.