Perspektif Hukum: Tanggung Jawab Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Atas Terlaksananya Perkawinan Campuran Yang Tidak Memenuhi Syarat

Muhammad Gumilar Dwipayana (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia)
Susilowati Suparto (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia)
Linda Rachmainy (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia)

Jurnal Sains Sosio Humaniora
Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022

KUA dan Disdukcapil selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan pilar penting dalam menjaga citra dan kesakralan perkawinan, sehingga tidak akan terjadi perkawinan campuran yang tidak memenuhi syarat perkawinan berupa WNA yang tidak melengkapi dokumen izin kawin. Namun, secara praktik masih ada perkawinan campuran yang WNAnya tidak melengkapi dokumen izin kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab PPN atas terlaksananya perkawinan campuran yang tidak memenuhi syarat dokumen izin kawin oleh WNA dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan. Hasil dari penelitian adalah terjadinya perkawinan campuran yang WNA tidak melengkapi syarat dokumen izin kawin dari kedutaannya disebabkan oleh kelalaian pihak PPN karena tidak teliti pada saat pengecekan dokumen-dokumen untuk perkawinan campuran serta kualitas SDM PPN yang tidak merata di setiap daerah.