Implementasi Tugas dan Kewenangan Notaris dalam Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah (Studi Kasus Sengketa Tanah di Wilayah Jakarta Barat)

Andara Skyla Sakinah (Fakultas Hukum UI)
Siti Hajati Hoesin (Fakultas Hukum UI)

PALAR (Pakuan Law review)
Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022

AbstractNotaries have the authority to make authentic deeds related to land sale and purchase transactions. However, in practice various problems often arise due to non-compliance with existing legal provisions by a notary. Not infrequently happens, in the process of making and signing the deed, the notary does not carry out his duties, authorities, and obligations such as reading and signing the deed in front of the parties. In fact, notaries often do not apply the precautionary principle in making a deed in which the appellant uses a false identity. This of course causes losses to both the notary himself, as well as the land owner. Thus, the notary can be penalized. The purpose of writing this journal is to analyze the duties, authorities, and obligations in cases that are not carried out by a notary so that there is a loss to the parties, as well as what legal actions can be taken by the aggrieved party. The method used is a juridical-normative research method, namely library law research, carried out by examining library materials or secondary data. The results of the research obtained are that reading and signing the deed in front of an audience is an obligation to be carried out by a notary in carrying out land sale and purchase transactions. The notary must be responsible if the contents of the deed are not in accordance with the intentions of the parties. For the loss of the parties, a notary can be sued for an unlawful act in a district court. Keywords: notary; unlawful act; land sale and purchase; civil sanction. AbstrakNotaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah. Namun, pada prakteknya seringkali timbul berbagai permasalahan akibat tidak dipatuhinya ketentuan hukum yang ada oleh notaris. Tidak jarang terjadi, dalam proses pembuatan maupun penandatanganan akta, notaris tidak melakukan tugas, kewenangan, serta kewajibannya seperti melakukan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan penghadap. Bahkan, notaris seringkali tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta yang penghadapnya menggunakan identitas palsu. Hal tersebut tentu menyebabkan kerugian baik terhadap notaris itu sendiri, maupun penghadap sebagai pemilik hak atas tanah. Sehingga, notaris dapat dijatuhkan sanksi. Tujuan penulisan jurnal ini adalah menganalisis tugas, kewenangan, serta kewajiban apa dalam kasus yang tidak dilakukan notaris sehingga terjadi kerugian kepada para penghadap, serta tindakan hukum apa yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pembacaan dan penandatanganan akta dihadapan penghadap adalah suatu kewajiban untuk dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan transaksi jual beli tanah. Notaris wajib bertanggungjawab apabila isi akta tidak sesuai dengan maksud para pihak. Atas kerugian para pihak, maka notaris dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan negeri secara perdata. Kata Kunci: notaris; perbuatan melawan hukum; jual beli tanah; sanksi perdata.