<![CDATA[Pembuktian suatu tanah menjadi hak milik diperlukan dukungan administra yang tertib. Peraturan Menteri ATR/Badan Pertanahan Nasional No. 1/2021 yang berkaitan dengan sertifikat elektroni yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengevaluasi dan merevisi ketentuan yang berpeluang menyebabkan timbulnya permasalahan bagi masyarakat, menjadi kebijakan Kementerian ATR/BPN. Penelitian ini mengkaji kesiapan dan kendala pelaksanaan transformasi digital sertifikat tanah di Indonesia, dan pengetahuan masyarakat tentang sertifikat elektronik dan penerapannya. Pendekatan penelitian ini adalah normatif dan sosiologis, menggunakan literary study, didukung hasil wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan: 1) pelaksanaan transformasi digital sertifikat tanah di Indonesia, telah dilakukan kegiatan sosialisasi, mempersiapkan sistem yang lebih baik, mempersiapkan SDM, memastikan kesesuaian data fisik dan data yuridisnya, melakukan alih media dari data yuridis yang disimpan secara konvensional untuk diubah menjadi data yuridis elektronik, 2) pengetahuan masyarakat tentang sertifikat elektronik dan penerapannya diketahui bahwa, mayoritas responden sudah memahami perbedaan antara sertifikat analog dan sertifikat elektronik, keuntungan sertifikat elektronik, pentingnya transformasi digital, peran dan tugas PPAT dan yakin tidak akan ada kendala dalam pelaksanaan e sertifikat tanah.]]>
Copyrights © 2022
