Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan

SKD
Website

Published by Universitas Pamulang

ISSN : 23562013 EISSN : 2614333X DOI : 10.32493

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal ini menampung topik-topik yang pada umumnya berhubungan dengan isu-isu hukum di Indonesia. Artikel yang dikirim mencakup aspek hukum di bidang, yaitu : Hukum Pidana Hukum Perdata Hukum Bisnis Hukum Adat Hukum Tata Negara dan Konstitusi Hukum Administrasi Negara Hukum Ketenagakerjaan Hukum Islam Hukum Agraria Hukum Kekayaan Intelektual Hukum Internasional dll

Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)

Articles 172 Documents

1 2 3 4 5

PELAKSANAAN PERJANJIAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI KARYAWAN PERMATABANK, DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DAN PERATURANPEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG PELAKSANAANKEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM ( Studi Kasus Koperasi Karyawan Permatabank Bintaro ) Matroji Matroji
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

AbstrakPerjanjian simpan pinjam pada Koperasi Karyawan Permata Bank, dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemeritah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada koperasi dilakukan berdasarkan pada asas-asas koperasi yaitu asas kekeluargaan, dan pelaksanan perjanjian simpan pinjam pada koperasi itu, dimulai dengan cara mengajukan permohonan pinjaman kepada Koperasi Karyawan Permata Bank. Apabila permohonan pinjaman itu direalisasi maka angsuran pinjaman, dilakukan pemotongan gaji secara lansung oleh Koperasi Karyawan PermataBank tiap bulannya, Dengan rumusan masalah yang dikemukakan adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara koperasi dengan anggotanya pada Koperasi Karyawan PermataBank?, (2) Bagaimanakah penyelesaian kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Karyawan Permata Bank dan solusinya? Dalam menjawab rumusan permasalahan tersebut digunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer melalui studi perpustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam pelaksanaan perjanjian itu banyak anggota diberi pinjaman tidak semua memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman. Hal ini kemudian menjadi masalah dalam pengelolaan simpan pinjam pada Koperasi Karyawan PermataBank. Penyelesaian kendala dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam antara Koperasi Karyawan dengan anggotanya ditempuh dengan dua cara, yaitu penyelamatan pembiayaaan dan penyelesaian pembiayaan. Selain cara penyelesaian diatas, Koperasi Karyawan PermataBank juga menggunakan penyelesaian secara refresif, yaitu penyelesaian melalui member sanksi terhadap anggota berupa dibekukannya segala fasilitas bagi anggota tersebut. Penyelesaian masalah pada perjanjian simpan pinjam di Koperasi Karyawan Permata Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1995 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.Kata Kunci : Perjanjian, Koperasi, Simpan Pinjam, Kendala.

PENERAPAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM JUAL BELI TANAH UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN HUKUM DAN RASA KEADILANMENURUT PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (Analisis Putusan No.55/Pdt.G/2016/PN.Dpk.) Fauziah Ramita Latupono; Dewi Anggraeni
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai atau sering disebut dengan istilah win-win solution disebabkan karena proses berperkara di pengadilan yang lama dan biaya mahal, menumpuknya perkara di pengadilan, serta penyelesaian secara litigasi kadang menimbulkan masalah yang lebih panjang. Hal tersebut merupakan faktor untuk terjadinya penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dan damai dibandingkan dengan suatu proses lain ketika menyelesaikan sengketa di pengadilan.Upaya perdamaian di persidangan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 131 HIR dan jika Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka harus disebutkan dalam Berita Acara Persidangan.Oleh karena itu Putusan Perdamaian tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena putusan tersebut didasarkan pada perdamaian yang justru dibuat oleh pihak-pihak yang berperkara, untuk menyelesaikan perkara mereka menurut kehendak para pihak yang berperkara, bukan sebagai hasil pertimbangan dan penerapan hukum positif yang dilakukan oleh hakim. Oleh sebab itu sudah selayaknya apabila perjanjian perdamaian tersebut dipertanggung jawabkan sendiri oleh pihak-pihak berperkara yang membuatnya. Dengan demikian, logislah apabila putusan perdamaian tersebut, menurut Pasal 130 ayat (3) HIR / Pasal 154 ayat (3) RBg, tidak dapat dimintakan banding karena berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.Keberhasilan dalam mediasi tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kualitas seorang mediator, usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang sedang bersengketa, serta adanya suatu rasa kepercayaan seperti kepercayaan dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa, kepercayaan terhadap mediator, serta kepercayaan terhadap masing-masing pihak.Kata kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Gugatan, Mediasi.

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Henni Rahayu Handayani
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

According to Law No. 32 of 2004 supervise the regulation only accentuated the repressive supervision only. It differs by Law No. 5 of 1974, where in the Act oversight of the regulation there are two kinds, namely the supervision of preventive and repressive. These changes give rise to new problems, such as changing the shape of the embodiment of statutory supervision of the Central Government. Repressive supervision adopted Act No. 32 of 2004 can be seen in the establishment of laws that have been established and approved by the legislature can be directly applied without waiting for the ratification of the Central Government in advance, but to keep the area did not act contrary to the corridors of the Unitary State, then a provision stating that the legislation that has been passed (and has been in force) must be notified to the Government Pusat.Metode research conducted by the normative legal research methods.Parliament is no longer parallel notch and became a partner of the local government, but in the explanation of Law No. 32 of 2004 it is mentioned that the relationship between local government and parliament are working relationship and are equal in status to the partnership. The relationship between the Parliament with the Regional Chief indicated in the discussion together on a draft regional regulation.Keywords: Position head of the region, local regulations

KEWENANGAN JAKSA AGUNG DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP NEGARA HUKUM Bambang Santoso
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Polemik penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu terus tertunda. Rezim yang berkuasa sejak reformasi tidak mampu menyelesaikannya karena persoalan teknis-yuridis dan mempunyai nuansa khusus sehingga menyulitkan untuk diadakan pengadilan HAM bagi pelaku secara adil dan imparsial. Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Implementasi kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian kasus Pelanggaran HAM berat dihubungkan dengan prinsip negara hukum. (2) Untuk mendeskripsikan upaya penegakan hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa yang akan datang untuk memberikan kepastian hukumKata Kuci: JaksaAgung, Pelanggaran HAM Berat, Prinsip Negara Hukum, KepastianHukum

PENTINGNYA PENGURUSAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PRODUK-PRODUK LITBANGYASA Dewi Anggraeni
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

This intellectual property is the result of a thought to carry away or human creativity that produced a work in art, literature, science and technology in it that has economic benefits, so it's important for an invention that has no economic benefit can not be regarded as a (Intellectual Property). The importance of registration of intellectual property rights in research institutes, development and Engineering (Litbangyasayasa) to determine the extent of the competence centers Litbangyasayasa researchers understand and apply patent. Already generally familiar with patents, but technical understanding will term patent protection, the invention criteria can obtain a patent is still relatively lacking. Most researchers conducted research on the basic job of the boss, do not indicate the seriousness of the invention to produce something new and inventive contain elements or lack of awareness on the importance of applying for registration of an invention.Keywords: Intellectual Property Rights, Products Litbangyasa

KAJIAN TEORITIS TERHADAP PERJANJIIAN TERTUTUP DALAM SISTEM BISNIS WARALABA DI TINJAU DARI PASAL 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Gitayana Amalia
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Istilah waralaba berakar dari sejarah masa silam praktek bisnis di eropa. Pada masa lalu, bangsawan diberikan wewenang oleh raja untuk menjadi tuan tanah pada daerah-daerah tertentu. Pada daerah tersebut, dapat memanfaatkan tanah yang dikuasainya dengan imbalan pajak / upeti yang dikembalikan kepada kerajaan. Sistem tersebut menyerupai royalty, seperti layaknya bentuk waralaba saat ini. Dalam hal dunia usaha, maka salah satu kekurangan dari bisnis waralaba biasanya terletak pada kurangnya kendali dari pembeli waralaba terhadap bisnisnya sendiri, hal ini disebabkan semua sistem telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Pada akhirnya semua ruang gerak pembeli waralaba sangat terbatas. Dengan menggunakan sistem waralaba, pihak pemasok barang pun telah ditentukan. Sehingga kita tidak bisa memilih lagi supplier yang lebih murah.Kata Kunci: Perjanjiian Tertutup, Sistem Bisnis Waralaba.

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW Nani Widya Sari; Sugeng Samiyono; Guntarto Widodo; Dian Ekawati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstract Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum serta untuk mengetahui bentuk dan tujuan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai implementasi asas equality before the law. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitin hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam peraturan yang menjelaskan mengenai hak mendapatkan bantuan hukum. Secara garis besar Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses keadilan secara konstitusional.Kata Kunci: Bantuan hukum, rakyat miskin, asas equality before the law

PERJANJIAN KREDIT YANG DIBUAT SECARA BAKU PADA KREDIT PERBANKAN DAN PERMASALAHAN PILIHAN DOMISILI HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat) Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak :Perjanjian baku kredit dalam perbankan merupakan suatu hal yang lumrah. Hal ini memudahkan pada saat penandatanganan perjanjian kredit. Nasabah sebagai peminjam umumnya tinggal menandatangani tanpa membaca lebih detil perjanjian tersebut. Permasalahan akan muncul ketika kredit tersebut mengalami masalah dan pada akhirnya harus terjadi sengketa di pengadilan. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan legis positivis. Hasil penelitian ini. 1) Dalam sengketa perdata dimuka hakim, kedua belah pihak yang berperkara, bahkan salah satu pihak berhak dan bebas memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Hak dan kebebasan memilih itu dituangkan dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik maupun di bawah tangan; dan Dalam hal ada pilihan domisili, kepada para pihak tetap terbuka pilihan untuk memilih Pengadilan Negeri yang disepakati atau memilih Pengadilan Negeri di tempat mana tergugat bertempat tinggal (actor sequitor forum rei) 2) Jika dihubungkan dengan konsep perlindungan konsumen maka adanya perjanjian kredit yang dibuat secara baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah memberikan pembatasan terhadap pemuatan klausula baku, yaitu dalam Pasal 18 yang melarang pemuatan klausula baku yang merugikan konsumen, larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kedudukan seimbang kepada konsumen dalam perjanjian termasuk juga perjanjian dalam bidang perbankan.Kata Kunci : Perjanjian Baku Kredit, Bank, Penyelesaian Sengketa

FUNGSI DAN PERAN BAWASLU DALAM PEMILU SEBAGAI IMPLEMENTASI PENEGAKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM Amelia Haryanti; Yulita Pujilestari
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Abstrak Implementasi UU No. 7 tahun 2017, menegaskan kedudukan peran dan fungsi dari Bawaslu akan semakin diperkuat oleh beberapa perubahan aturan. Beberapa dari perubahan ini termasuk peningkatan jumlah anggota Bawaslu dan menambah kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa 2018 dan 2019 akan dilaksanakan pemilihan umum dan pengalaman sejarah masa lalu pemilu di Indonesia masih diwarnai berbagai pelanggaran, maka peraturan Bawaslu baru yang terkandung dalam UU No. 7 tahun 2017 akan mempengaruhi kinerja Bawalu di masa depan, dan diharapkan lebih baik daripada yang sebelumnya. Kehadiran Bawaslu dalam proses pemilu menjadi semakin penting dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perubahan dalam UU Pemilu juga menyebabkan perubahan dalam Bawaslu. Perubahan ini memperkuat Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga pemantau pemilu. Kedudukan, peran dan fungsi dari Bawaslu diperkuat pada saat lahirnya UU No. 15 Tahun 2011 menggantikan UU No. 22 tahun 2007. Perubahan yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mengembalikan kewenangan Bawaslu yang sempat dicabut dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Berdasarkan Pasal 259 UU No. 8 tahun 2012, menyatakan bahwa keputusan Bawaslu untuk menyelesaikan perselisihan pemilu bersifat final dan mengikat.Kata kunci: Undang-Undang, Bawaslu, Pemilu, kewenangan

KEPASTIAN HUKUM BERALIHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA KARENA PUTUSAN HAKIM (Studi Kasus PT. Bii Finance Center) Susanto .
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Legal certainty can be realized through good and clear in a law and its application will also clear. Legal certainty is also required in fiduciary. Act No. 42 of 1999 on Fiduciary is one of them as a guideline for transfer of fiduciary security object. Abdul Rozak initially accept objects of Wiliam Herudinata fiduciary underhand manner in which the recipient of fiduciary security object is PT. BII Finance Center. As a good faith Abdul Rozak convey to PT. BII Finance Center in writing about the transition under the arm, but the PT. BII Finance Center did not respond nor reject the installments paid by Abdul Rozak, on the other hand Wiliam Herudinata unknown. When installment was paid by PT. BII Finance refused to surrender fiduciary objects to Abdul Rozak. The top permasalahn Abdul Rozak filed suit in the District Court of Tangerang to register case number: 412 / Pdt.G / 2015 / PN.TNG. Judges on the lawsuit tersebuat the case in favor of Abdul Rozak with one of the legal considerations that Abdul Rozak have good faith and PT. BII Finan Center does not reject or endorse the transitional credit agreement with the fiduciary guarantee, it shall be rendered by the judges that Abdul Rozak is the only party entitled to take that object of the fiduciary guarantee.Keywords: Rule of Law, Fiduciary, Judicial Power

Page 1 of 18 | Total Record : 172

1 2 3 4 5

Filter by Year

2016 2024

Filter By Issues

All Issue Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 2 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 2 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 9 No. 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Susanto

Contact Email
susanto@unpam.ac.id

Phone
+6285319181914

Journal Mail Official
susanto@unpam.ac.id

Editorial Address
Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Susanto

Contact Email susanto@unpam.ac.id

Phone +6285319181914

Journal Mail Official susanto@unpam.ac.id

Editorial Address Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan

Location Kota tangerang selatan, Banten INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Susanto

Contact Email
susanto@unpam.ac.id

Phone
+6285319181914

Journal Mail Official
susanto@unpam.ac.id

Editorial Address
Universitas Pamulang Kampus Viktor Jalan Puspitek Raya, Buaran, Pamulang,Kota Tangerang Selatan

Location
Kota tangerang selatan,

Banten

INDONESIA