<![CDATA[Meningkatnya belanja pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menyebabkan meningkatnya pengeluaran pemerintah dari tahun ke tahun. Hal ini mendorong pemerintah meningkatkan jumlah penerimaan Negara, salah satunya penerimaan dari sektor pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar penerimaan Negara diharapkan mampu menutupi pengeluaran-pengeluaran Negara agar terwujud APBN yang mandiri, seimbang dan dinamis sesuai tujuan pembangunan nasional. Untuk mewujudkan kondisi tersebut langkah yang dilakukan pemerintah dengan melakukan perubahan mendasar pada peraturan perpajakan atau Tax Reform. Perubahan tersebut tentunya berdampak pada Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai subjek pajak dalam negeri. Tidak dapat dipungkiri, banyak diantara pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia kurang memahami secara utuh peraturan perpajakan yang ada, selain itu mindset pajak merupakan unsur yang dapat mengurangi perolehan keuntungan, dapat dipahami jika Wajib Pajak berusaha membayar pajaknya dengan efektif dan efisien mungkin dalam rangka optimalisasi manajemen laba, akan tetapi hal tersebut harusnya tetap dilakukan dalam bingkai peraturan yang ada. Oleh karena sistem perpajakan di Indonesia menganut Self Assesment maka kepatuhan pajak menjadi unsur yang penting untuk diperhatikan, kesalahan dalam menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan berakibat timbulnya sanksi perpajakan. Tidak jarang Usaha Mikro Kecil Menengah gulungtikar dalam sekejap karena sanksi perpajakan yang didapat tidak dapat dilunasinya.]]>
Copyrights © 2022
