<![CDATA[Arsitektur secara umum dipahami sebagai ilmu bangunan. Namun bagaimana latar belakang munculnya pemikiran arsitektur terutama dalam perspektif politik dan kebangsaan tidak banyak di bahas.Paper ini melihat bagaimana suatu bangsa – dalam hal ini Indonesia – menempatkan arsitektur sebagai sebuah identitas kebangsaannya. Kasus waktu yang dipakai dalam paper ini adalah masa pemerintahan Sukarno, Suharto dan Joko Widodo. Pembacaan kasus arsitektur menggunakan cara baca semiotika, yang menempatkan karya arsitektur sebagai simbol yang dipersepsi oleh penerima simbol tersebut. Metode penulisan menggunakan metode sejarah yang sinkronik dan diakronik.Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dari ketiga Presiden Indonesia tersebut menempatkan ‘arsitektur’ sebagai simbol identitas. Arsitektur diposisikan sebagai sarana komunikasi terhadap kebijakan-kebijakan politik identitasnya. Perbedaan dari ketiganya adalah lebih pada pendekatan arsitektur yang digunakan. Masa Presiden Sukarno menggunakan arsitektur modern sebagai sarana mempersatukan keberagaman arsitektural dan menunjukkan jati diri kesetaraan dengan bangsa lain. Hal yang penting sebagai salah satu negara yang baru merdeka saat itu. Masa Suharto justru sebaliknya menempatkan keberagaman arsitektural sebagai identitasnya atau menggunakan pendekatan arsitektur regionalisme, walau dengan pendekatan sentralistik dalam kebijakan politiknya dengan perundang-undangan yang mengikat. Pemerintahan Joko Widodo menggunakan keberagaman arsitektur namun dalam kemasan yang lebih mengkini dengan istilah arsitektur nusantara mengkini. Disini terlihat bahwa arsitektur dimaknai sesuai dengan pemimpin yang berkuasa saat itu. Arsitektur menjadi mempunyai kaitan erat dengan pemilihan pendekatan politik saat pemerintah itu berkuasa.]]>
Copyrights © 2022
