<![CDATA[Kebijakan berbasis bukti dalam sistem peradilan pidana nasional bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan kebijakan. Kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan sistem peradilan pidana nasional membutuhkan data yang baik, keterampilan analitis dan dukungan politik. Legislator dapat memainkan peran penting dalam memperluas penggunaan program berbasis bukti untuk sistem peradilan nasional, membantu negara mencapai good governance dan daya saing bangsa. Permasalahannya, yakni bagaimana penerapan kebijakan berbasis bukti dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana oleh legislator sebagai upaya menuju sistem peradilan pidana terpadu. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan kebijakan berbasis bukti pada sistem peradilan pidana penting pada bidang keterbukaan informasi publik, peraturan, pengembangan mekanisme untuk memantau kinerja otoritas publik, serta adanya pembaharuan kebijakan berbasis bukti melalui undang-undang, penegak hukum, dan budaya hukum. Kesimpulan penelitian ini ialah suatu langkah menuju penyelenggaraan good governance melalui kebijakan berbasis bukti dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan sistem peradilan pidana yang integral dilakukan dengan pendekatan sistemik dengan penataan kebijakan terkait di bidang penataan substansi hukum, struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum. Saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan pembaharuan sistem peradilan pidana nasional melalui kebijakan berbasis bukti dalam rangka sistem peradilan yang baik dan daya saing bangsa.]]>
Copyrights © 2022
