Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Enforcement of the 2009 Law Number 46 on Corruption Court: The Role of Special Corruption Court Yasmirah Mandasari Saragih; Berlian Berlian
Sriwijaya Law Review VOLUME 2, ISSUE 2, JULY 2018
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol2.Iss2.69.pp193-202

Abstract

The Corruption Court is an independent special court under the General Court.  The objectives of creating the Corruption Court is, inter alia, to adjudicate the corruption cases, to eliminate the interference of other party involves in corruption cases, to keep the Court runs in the right path.  Herein, in the concept of rule of law, justice principle, under the ideology of Five Principles of Pancasila may only work well if it accompanied with other principles of social, economic, political, ideological, ethnic, racial, religious, color, and even gender background. Hence, the Judges have dual function both as sanction giver but also to deter other people not commit the same crime. In this connection, the preventive measures, such as counseling and providing legal information, as well as socialization of Corruption Law are perceived to be urgent as a new method for Indonesian in combating the corruption.   This study is a normative one but employing empirical- juridical approaches. The normative research was conducted to analyze the theoretical matters of legal principles, while the empirical approach employed in the form of observing the behavior of the suspect of corruption.  The findings of the study shows that the Art. 53 of the 2002 Law Number 30 it was in contradiction to The 1945 Constitution for the corruption cases cannot be tried in two different courts. That is the idea of the establishment of the Corruption Court as a special court besides the so-many corruptions committed in Indonesia where the verdict of the District Court is beyond the people’s justice
GOOD GOVERNANCE MELALUI KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI REFORMULASI SISTEM PERADILAN PIDANA NASIONAL Berlian Berlian; Aras Firdaus
Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i1.3847

Abstract

Kebijakan berbasis bukti dalam sistem peradilan pidana nasional bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan kebijakan. Kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan sistem peradilan pidana nasional membutuhkan data yang baik, keterampilan analitis dan dukungan politik. Legislator dapat memainkan peran penting dalam memperluas penggunaan program berbasis bukti untuk sistem peradilan nasional, membantu negara mencapai good governance dan daya saing bangsa.  Permasalahannya, yakni bagaimana penerapan kebijakan berbasis bukti dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana oleh legislator sebagai upaya menuju sistem peradilan pidana terpadu. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan kebijakan berbasis bukti pada sistem peradilan pidana penting pada bidang keterbukaan informasi publik, peraturan, pengembangan mekanisme untuk memantau kinerja otoritas publik, serta adanya pembaharuan kebijakan berbasis bukti melalui undang-undang, penegak hukum, dan budaya hukum. Kesimpulan penelitian ini ialah suatu langkah menuju penyelenggaraan good governance melalui kebijakan berbasis bukti dilakukan untuk mewujudkan kemerdekaan sistem peradilan pidana yang integral dilakukan dengan pendekatan sistemik dengan penataan kebijakan terkait di bidang penataan substansi hukum, struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum. Saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar melakukan pembaharuan sistem peradilan pidana nasional melalui kebijakan berbasis bukti dalam rangka sistem peradilan yang baik dan daya saing bangsa.