The Indonesian Journal of Politics and Policy (IJPP)
Vol 4 No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY

RADICAL GRASSROOTS MOVEMENTS DALAM POLITIK EKOLOGI DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Mustabsyirotul Ummah Mustofa (Unknown)
Kirana Sulaeman (Universitas Padjadjaran)
Fadiyah Matni Nurdini (Unknown)
Muhamad Diva Kafila Raudya (Unknown)



Article Info

Publish Date
30 Jun 2022

Abstract

Pasca reformasi konflik agraria masih banyak terjadi dan mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat adat/local yang terdampak proyek-proyek pembangunan. Fenomena gerakan perlawanan masyarakat menunjukkan semakin radikalnya gerakan perlawanan terhadap pembangunan yang mengambil dan merusak ruang hidup masyarakat. Penelitian ini berupaya menemukan pola radical grassroots movement yang dilakukan oleh masyarakat dalam politik ekologi pasca reformasi. Metode desk studi digunakan guna mendapatkan penjelasan dari hasil penelitian terdahulu mengenai gerakan perlawanan di Kinipan, Pulau Komodo, Wadas, Mollo, Sangihe dan Kendeng. Hasil desk studi yang diperoleh menunjukkan pembangunan yang bersifat eksploitatif dan destruktif ditentang oleh masyarakat adat dan masyarakat local setempat dengan mengedepankan prinsip keseimbangan alam dan lingkungan yang berlandaskan pengetahuan local dan kearifan local yang dipercaya turun-temurun. Pertukaran material seperti ganti rugi lahan bukan menjadi pertimbangan rasional yang dikedepankan oleh masyarakat melainkan kelangsungan hidup mereka dengan alam. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam gerakan mengindikasikan kuatnya nilai-nilai perjuangan kelas dan egalitarian dalam politik ekologi di Indonesia. Kata kunci: radical grassroots movement, politik ekologi, kearifan lokal

Copyrights © 2022






Journal Info

Abbrev

IJPP

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Artikel yang diterbitkan pada jurnal ini merupakan hasil penelitian serta kajian kritis terhadap berbagai konsep baru, fenomena dan peristiwa dalam bidang pemerintahan, sosial dan politik dengan ruang lingkup sebagai berikut : Politik, kebijakan publik, pelayanan publik, pemerintahan desa, tata ...