Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

SOCIAL MEDIA SHUTDOWN: A POLITICAL AND CYBER SECURITIZATION OF INDONESIA’S 2019 PRESIDENTIAL ELECTION Muhammad Arief Virgy, Claudia Destianira, dan Mustabsyirotul Ummah Mustofa
Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan Vol 12, No 2 (2020): Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan
Publisher : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jsdk.v12i2.3523

Abstract

DERADIKALISASI SEMU: STRATEGI DERUTINISASI PENANGANAN SAMPAH ANALISIS STRUKTURASI DALAM ISU PENANGANAN SAMPAH DI KOTA BANDUNG OLEH WALIKOTA PERIODE 2013-2018 Mustabsyirotul Ummah Mustofa
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 1, No 2 (2016): JWP (Jurnal Wacana Politik) Oktober
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (367.074 KB) | DOI: 10.24198/jwp.v1i2.11057

Abstract

This research is motivated by the condition of Bandung as the locus of research addressing the issue of waste, that is quite crucial, even Bandung has ever dubbed as “the city of pig” and “the city of waste”. The efforts to deal with the waste have been tried since the previous Mayor with radical way and that was by changing the viewpoints of waste by viewing the waste as valuable resources. But this effort was been deadlocked and even causing a con ict. Eventhough the deroutineness efforts on waste management has not been fully crystalized, basically the Mayor is on progress preparing more adequate capital and supporting structure. The Mayor makes as if the deradicalization efforts is a strategy to form capitals as a mean for real deroutineness waste management. This aims to get resources from the structure traces that he’s been created, in the form of public support that will help to have the postponed radicalization of waste agenda, which the real radicalization objective is essentially a clean city with modern waste management through the use of technology. This phemenon has marked that the reproduction af a new structure is a long and complicated process and requires a lot of precondition to reach the deroutineness goal. 
RADICAL GRASSROOTS MOVEMENTS DALAM POLITIK EKOLOGI DI INDONESIA PASCA REFORMASI Mustabsyirotul Ummah Mustofa; Kirana Sulaeman; Fadiyah Matni Nurdini; Muhamad Diva Kafila Raudya
THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP) Vol 4 No 1 (2022): THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY
Publisher : Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/ijpp.v4i1.6623

Abstract

Pasca reformasi konflik agraria masih banyak terjadi dan mendapat perlawanan yang cukup sengit dari masyarakat adat/local yang terdampak proyek-proyek pembangunan. Fenomena gerakan perlawanan masyarakat menunjukkan semakin radikalnya gerakan perlawanan terhadap pembangunan yang mengambil dan merusak ruang hidup masyarakat. Penelitian ini berupaya menemukan pola radical grassroots movement yang dilakukan oleh masyarakat dalam politik ekologi pasca reformasi. Metode desk studi digunakan guna mendapatkan penjelasan dari hasil penelitian terdahulu mengenai gerakan perlawanan di Kinipan, Pulau Komodo, Wadas, Mollo, Sangihe dan Kendeng. Hasil desk studi yang diperoleh menunjukkan pembangunan yang bersifat eksploitatif dan destruktif ditentang oleh masyarakat adat dan masyarakat local setempat dengan mengedepankan prinsip keseimbangan alam dan lingkungan yang berlandaskan pengetahuan local dan kearifan local yang dipercaya turun-temurun. Pertukaran material seperti ganti rugi lahan bukan menjadi pertimbangan rasional yang dikedepankan oleh masyarakat melainkan kelangsungan hidup mereka dengan alam. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam gerakan mengindikasikan kuatnya nilai-nilai perjuangan kelas dan egalitarian dalam politik ekologi di Indonesia. Kata kunci: radical grassroots movement, politik ekologi, kearifan lokal
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL DI DESA KUTAMANDIRI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG Ratnia Solihah; Mustabsyirotul Ummah Mustofa; Siti Witianti
Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Vol 11, No 3 (2022): September, 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v11i3.24953

Abstract

Fokus tulisan ini adalah tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan sosial, sebagai upaya menindaklanjuti hasil survey pemetaan profil, masalah dan potensi Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengambilan data berdasarkan studi literatur dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan melalui survey pemetaan profil, masalah dan potensi Desa Kutamandiri, observasi partisipan, melakukan design thinking, dan menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan Tim PPM, Tim KKN, Tim Ahli (instruktur), serta Pemerintah Desa, BUMDes, Ibu-ibu PKK, Karang Taruna dan warga Desa Kutamandiri. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan sosial dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi sosialisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan sosial; koordinasi, diskusi dan konsultasi tentang produk unggulan; uji coba produk, pelatihan pengolahan produk ubi cilembu dan manajemen usaha, serta sosialisasi/workshop website kepada admin Desa (pengelola BUMDes). Secara keseluruhan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, walaupun terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut diatasi dengan upaya yang dilakukan oleh Tim PPM maupun pihak-pihak terkait lainnya.
The Flood Politicization and Social Media: Ecological Disaster, Satire, and the Contestation of the 2024 Indonesia Presidential Election on Twitter Mustabsyirotul Ummah Mustofa; Muhammad Ridlo Aulia; Rahmah Ramadhani; Karmeta Syahwan Nurfadillah
JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 12, No 1 (2022): JISPO Vol 12 No 1 2022
Publisher : Centre for Asian Social Science Research (CASSR), FISIP, UIN Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jispo.v12i1.14577

Abstract

As floods are common in Indonesia, social media are full of conversations about this annual disaster. When floods hit Jakarta, Central Java, South Kalimantan and other areas in early 2021, the most-talked issue in the conversations on social media, especially Twitter, was not about how environmental degradation causes the floods but rather about how the heads of the flooded areas are to compete in the upcoming presidential election. Using critical discourse analysis, this study seeks to explore discourses on the flood politicization related to the 2024 presidential election on Twitter. The results show that there are dominant and marginal discourses in the discussion of the flood issue. The dominant discourse is related to the image and ability of the regional heads to overcome the flood which is linked to his capacity as a presidential candidate in the 2024 election. Meanwhile, the marginal discourse is related to policies taken by regional heads in taking preventive actions and post-flood handling. This article shows findings as follows: first, floods as an ecological disaster which causes environmental management are not an important concern of the community as they are regarded as a common issue that happens every year; second, the flood issue was used to criticise the former governor in a satiric way; third, the flood issue was used as a momentum to test the popularity and electability of candidates for the presidential election as a result of the political division after the 2017 Jakarta Election and the 2019 Indonesian Presidential Election. This article argues that the political debate for the 2024 presidential election in Indonesia was more interesting than the awareness of environmental damage. 
POTRET PARADIGMA DEVELOPMENTALISME BARU JOKOWI DALAM FILM DOKUMENTER "WADAS WARAS" (2021): KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH Kirana Mahdiah Sulaeman; Mustabsyirotul Ummah Mustofa
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.85 KB)

Abstract

Film dokumenter "Wadas Wadas (2021)" karya Watchdoc Media Mandiri mengangkat isu pertambangan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Jawa Tengah. Proyek pertambangan ini merupakan bagian dari program ambisius Presiden Jokowi yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditolak secara masif oleh warga lokal karena ancaman kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menggali bagaimana produsen teks, yaitu Watchdoc, mengonstruksi wacana dan membentuk identitas sosial di dalam film tersebut, serta mencari kontekstualisasi karya ini dengan sistem sosial-politik lebih luas. Dengan menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough, penelitian ini menemukan bahwa (1) Watchdoc memotret tiga identitas dengan relasi kuasa yang tidak setara, yaitu korban (warga lokal), pelaku (pemerintah), dan pengamat (pakar hukum dan lingkungan), (2) produsen teks berpihak pada warga lokal atas dasar semangat menyebarkan narasi kaum marjinal yang jarang direpresentasikan di media arus utama, dan (3) produsen teks mengkonstruksi wacana anti-developmentalisme baru Jokowi yang bersandar pada ideologi statis–nasionalis dengan memanfaatkan paket deregulasi Omnibus Law.
MENELISIK PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK WATERSHED GOVERNANCE DI INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, DAN INDONESIA Mustabsyirotul Ummah Mustofa; Kania Tresna Dewi
JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 6 No. 2 (2022): JURNAL JISIPOL VOL. 6. NO. 2, APRIL 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNIBBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.715 KB)

Abstract

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan lanskap ekologis yang melintasi banyak wilayah administrative dan memiliki fungsi khusus untuk kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kompleksitas pengelolaan DAS merupakan cerminan aspek lingkungan, social, politik dan ekonomi berjalan sangat dinamis. Partisipasi menjadi variable kunci dalam watershed governance untuk mewukudkan tata kelola DAS yang demokratis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta penggunaan kajian literature, artikel ini berupaya menelisik karaktek partisipasi dalam praktik watershed governance di Indonesia, Amerika Serikat dan China sebagai negara terluas di dunia yang memiliki karakter DAS serupa. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa ketiga negara mempraktikkan jenis partisipasi yang berbeda dalam tata kelola DAS karena dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan dan kondisi social, ekonomi dan politik masyarakat setempat.
PENGUATAN MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI BENTUK PERTAHAHAN NEGARA: PENGALAMAN DARI KECAMATAN ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT Yusa Djuyandi; Luthfi Hamzah Husin; Mustabsyirotul Ummah Mustofa; Muhammad Nurdi Iriansyah
Dharmakarya : Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat Vol 12, No 1 (2023): Maret, 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/dharmakarya.v12i1.38312

Abstract

Sebagai daerah terdepan yang berfungsi sebagai wilayah pertahanan dan penegakkan kedaulatan negara, wilayah perbatasan merupakah wajah pertama dari pertahanan bangsa dan negara. Kecamatan Entikong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia yang merupakan perbatasan wilayah Indonesia dengan wilayah Serawak Malaysia. Perbatasan ini memiliki peran yang cukup strategis sebagai pintu perbatasan jalur darat. Melihat posisi strategis Entikong, pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pertahanan penting untuk dilakukan. Kegiatan pengabdian pada masyarakat berupaya memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat di wilayah perbatasan untuk lebih mengenal konsep pertahanan dan memiliki semangat cinta tanah air. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam penjagaan kedaulatan perbatasan dengan pendekatan budaya, sosial dan ekonomi yang sangat erat dengan keseharian masyarakat. Kegiatan pengabdian dilakukan dengan menyelenggarakan forum diskusi dengan tokoh masyarakat, unsur pemerintah setempat dan perwakilan masyarakat. Alat peraga seperti poster dan buku saku juga turut disertakan sebagai materi sosialisasi. Dari hasil diskusi diketahui bahwa pemahaman akan pentingnya rasa nasionalisme di tengah-tengah masyarakat dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal, sebab masyarakat di wilayah perbatasan baik yang ada di Indonesia maupun Malaysia masih memiliki hubungan kekerabatan yang kuat.
The Depoliticization of Ecology: Discourse Analysis of Land Conflict in Punclut, North Bandung Region Kirana Mahdiah Sulaeman; Fadiyah Matni Nurdini; Mustabsyirotul Ummah Mustofa
Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Vol 8, No 1 (2023): Politics and Policy
Publisher : Political Science Program, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipsr.v8i1.42591

Abstract

This study discusses the narrative and discourse in the conflict over land use in Punclut, Pagerwangi, North Bandung Region. The local community has managed the water catchment area of the North Bandung area for several decades before coming into conflict with the property company PT DAM which obtained a building permit from the government. Departing from Garet Hardin's Tragedy of the Commons, this research explores the causes of natural degradation in Punclut through a discourse on natural resource control by two warring parties: residents and the government. A qualitative approach with discourse analysis is used to answer research questions using data from interviews, mass media, journal articles, and official documents. The findings of this study are that Hardin's solution to the destruction of natural resources needs to be revised to answer the conditions in Punclut, where there is a local community with sociocultural rules and rationality to manage natural resources with ecological awareness. This community offers an alternative political discourse regarding environmental management: "depoliticization of ecology" and participatory conservation. However, the government and companies' discourse on welfare and economic progress always dominates the discourse in the decision-making process.
IMPLIKASI RIVALITAS AMERIKA SERIKAT – REPUBLIK RAKYAT CHINA TERHADAP POSISI KEDAULATAN INDONESIA (Studi Kasus pada Dinamika Konflik Klaim Wilayah Laut Cina Selatan) Rendy Adiwilaga; Prasta Kusumah; Mustabsyirotul Ummah Mustofa
Aliansi Vol 2, No 1 (2023): Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v2i1.44641

Abstract

Pasca usainya perang dingin dan runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal yang tersisa diramalkan menjadi satu-satunya kekuatan yang mendominasi kekuatan politik dan ekonomi global selama beberapa dekade setelahnya. Namun, internalisasi dan konsolidasi matang RRC sejak dekade 1970-an nyatanya pelan-pelan mematahkan asumsi AS sebagai adidaya tunggal. Perlahan bahkan China menggeser AS sebagai poros utama ekonomi dunia seiring dinamika politik internal AS yang kurang begitu stabil selama beberapa dasawarsa terakhir. Kedua negara tersebut bahkan dalam beberapa kesempatan secara terbuka memperlihatkan ketegangan akibat gesekan-gesekan diplomatik dan perebutan hegemoni di wilayah-wilayah konflik. Salah satu hotspot yang juga menjadi arena pertarungan kedua negara ini ialah klaim wilayah Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan menjadi “komoditi” strategis karena banyak menyimpan cadangan mineral besar serta sumber kekayaan laut yang melimpah, sehingga klaim wilayah banyak melibatkan negara-negara sekitar seperti halnya China, Vietnam, Thailand, dan beberapa wilayah satelit termasuk di dalamnya Indonesia. Indonesia sebagai salah satu wilayah yang menjadi Choke Point dua samudera besar yakni Hindia dan Pasifik juga menjadi salah satu negara yang terdampak akibat memanasnya ketegangan dua negara tersebut. Pada akhirnya, proxy war di berbagai bidang menjadi implikasi yang paling berdampak jika konflik dua negara besar tersebut terus memanjang selama beberapa tahun ke depan. After the end of the cold war and the collapse of the Soviet Union, the United States as the sole remaining power was predicted to be the only power that dominated global political and economic power for decades afterwards. However, the internalization and consolidation of the PRC since the 1970s in fact slowly broke the assumption of the US as the sole superpower. Slowly, China has even shifted the US as the main axis of the world economy as the US internal political dynamics have been less stable over the past few decades. The two countries have even on several occasions openly shown tensions due to diplomatic friction and the struggle for hegemony in conflict areas. One hotspot that has also become an arena for the two countries to fight is the South China Sea claim. The South China Sea has become a strategic "commodity" because it holds large mineral reserves and abundant marine resources so many territorial Indonesia as one of the regions that are the Choke Point of two large oceans, namely the Indian and Pacific, is also one of the countries affected by the heating up of tensions between the two countries. At the end, proxy war becomes the most impactful implication in all aspects if the conflict between the two major countries continues to extend over the next few years.