<![CDATA[BPSK dan OJK merupakan Lembaga Alternativ Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, yang juga sama-sama berwenang untuk menyelesaiakan sengketa yang terjadi antara Konsumen dan pelaku usaha, termasuk juga melakukan pengawasan pencantuan klausula baku. Konsumen dan pelaku usaha merupakan subyek dari perlindungan undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari disusunnya undang-undang ini yaitu agar masyarakat mendapatkan haknya sebagai konsumen dengan baik serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan konsumen untuk melindungi diri sebelum membeli dan menggunakan barang dan/ jasa pelaku usaha. Perlindungan konsumen hanya dapat dilaksanakan apabila ada kerja sama yang baik antara konsumen, pelaku usaha dan Pemerintah sebagai penengah yang menghasilkan kebijakan-kebijakan mengenai perlindungan konsumen termasuk juag perlindungan terhadap pencantuman klausula baku. Namun tujuan dari perlindungan konsumen tidak akan tercapai apabila kesadaran dari masing-masing unsur tersebut diatas belum terbentuk secara otomatis untuk dapat melaksanakan tugas nya dalam proses penegakan hukumnya. Tulisan ini diharapkan agar pengwasan pencantuman klausula baku dapat dilakukan oleh BPSK dan OJK secara aktif dan maksimal. Namun hal ini juga juga tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh pengetahuan masyarakat akan aturan pencantuman klausula baku dan juga jumlah personil dan dana pendukung yang mencukupi. Tulisan ini disusun dengan metodologi penelitian hukum sosiologis sehingga diawali dengan study dokumen terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan pencantuman klaula baku, yang hasilnya akan dilanjutkan dengan pengamatan di lapangan yang digunakan untuk mencatat dan mendeskripsikan perilaku, kegiatan dan pelaksanaan obyek penelitian. Pengolahan dan analisa data pada penelitian ini, tunduk pada cara analisa ilmu-ilmu sosial dengan menggunakan analisa kualitatif atau analisa non statistik.]]>
Copyrights © 2018
