<![CDATA[Perdamaian bagi seseorang yang berperkara di Pengadilan Negeri merupakan jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak karena penyelesaiannya dilakukan dengan sukarela. Banyaknya perkara perdata yang ditinjau dan diajukan oleh para pihak yang diadili oleh hakim dapat menimbulkan penumpukan perkara, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya proses penyelesaian perkara. Sebagai lembaga peradilan, lembaga peradilan perlu bekerja sebaik-baiknya dan terus-menerus menemukan dorongan dan resep baru untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.Sebagai tanggapan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan terkait.mengatur tentang Mediasi, yaituiPeraturaniMahkamahiAgungiRepublikiIn donesiaiNo. i01iTahuni2008itentangiproseduriMediasiidiiPengadilan, iMenjadikanimediasiiseba gaiibagianiintegralidariiprosesipengadilan. iIni harusimenjadi cara untukipenyelesaianisengke taiyang lebih cepat dan lebih murah.Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu adanya suatu perdamaian dalam suatu perkara supaya perkara tersebut tidak menimbulkan sengketa dan bisa terselesaikan dengan mudah, cepat dan efisien, sehingga permasalah yang akan dibahas adalah bagaimana prosedur penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri.Untuk mempermudah pelaksanaan penulisan, maka metode penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat.Mediasi menghasilkan Putusan Akta Perdamaian diantara para pihak yang berperkara tersebut. Implikasi Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga tidak dapat diajukkan upaya hukum baik banding maupun kasasi.Kata Kunci : perkara, perdata, mediasi, penyelesaian]]>
Copyrights © 2022
