PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN BERDASARKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA STUDI DI PEMERINTAH KOTA MATARAM

Ismi Arifiana Rahmandari (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 45 Mataram)
Indra Kusumawati (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 45 Mataram)

Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol. 1 No. 4: September 2021

Pegawai Negeri Sipil di Indonesia pada umumnya masih melanggar kedisiplinan di bidang kepegawaian serta kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional. Bentuk sanksi administrative terhadap PNS yang melakukan tindak pelanggaran di bidang kepegawaian yaitu hukuman ringan, sedang dan berat. Cara pelaksanaan sanksi terhadap PNS yang melakukan tindak pelanggaran di bidang kepegawaian yaitu hukuman ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis, hukuman sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat dan hukuman berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan structural dan pembebasan dari jabatan.