<![CDATA[Revolusi Industri 4.0 yang diikuti dengan Society 5.0 mendorong perubahan ekonomi konvensional ke arah ekonomi digital. Selain menimbulkan dampak positif, perubahan tersebut juga menghasilkan permasalahan-permasalahan baru. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mencari tahu relevansi hukum perlindungan konsumen yang ada di Indonesia saat ini dalam mengakomodasi perkembangan digitalisasi ekonomi dan apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi literatur dengan melakukan pendekatan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum dapat mengakomodasi permasalahan hukum yang timbul di era ekonomi digital dewasa ini. Banyaknya jumlah pelaku usaha online mengakibatkan sistem pengawasan menjadi kurang memadai dan seringkali konsumen hanya dapat menerima kerugian dengan pasrah, kebocoran data konsumen dalam e-commerce juga menjadi lebih rawan. Transaksi digital antar negara menimbulkan permasalahan terkait choice of law. Terdapat pemeran-pemeran baru seperti endorser dan pemilik platform yang tanggung jawabnya perlu diatur, pemerintah juga perlu membuat payung hukum bagi pihak penyedia jasa. Perlu segera dilakukan pengharmonisasian hukum secara internasional dan pembaharuan hukum terkait perlindungan konsumen yang substansinya harus menyangkut hal-hal teknis. Masyarakat sebagai masing-masing pribadinya sendiri juga harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran masyarakat terkait hukum perlindungan konsumen dapat dibangkitkan dengan cara sosialisasi hukum.]]>
Copyrights © 2022
